Indonesia sudah ganti kurikulum enam kali dalam 20 tahun terakhir. Ini jelas bermasalah. Para guru jadi kewalahan dan bingung. Belum lagi para muridnya. Fakta menyedihkan ini disampaikan Rhenald Kasali melalui akun Instagram-nya pada 29 April lalu. Rhenald adalah akademisi, pebisnis, dan pendiri Rumah Perubahan. Menurut Rhenald, beberapa guru datang ke Rumah Perubahan dan mengeluh soal sulitnya beradaptasi mengikuti kurikulum baru. Kata mereka, belum selesai memahami satu kurikulum, muncul kurikulum baru lagi. “Belum selesai ini, sudah diganti lagi. Nggak bener dong,” kata Rhenald.
Dia bilang, negeri ini harus mempunyai strategi jangka panjang. Membangun bangsa nggak bisa seusia kabinet lalu kita saling menghancurkan. Itu, katanya, menunjukkan bangsa ini bukan bangsa pendidik. Kalau kita ganti-ganti kurikulum, itu menunjukkan bangsa ini nggak mengerti pendidikan. Dia menegaskan, kalau kita membangun bangsa dalam jangka waktu yang panjang tentu kita butuh para guru yang berkualitas. Masalahnya, bagaimana para guru bisa mengajar berkualitas kalau mereka nggak paham kurikulumnya? Bagaimana para guru bisa mengajar berkualitas kalau mereka nggak paham apa yang harus dilakukan?
Kalau kita cek, Indonesia sudah enam kali ganti kurikulum sejak 2004. Tahun 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tahun 2013 Kurikulum 2013. Masa pandemi 2021-2022 Kurikulum Darurat. Tahun 2022 Kurikulum Merdeka. Tahun 2024 Kurikulum Nasional. Supaya adil, kita perlu lihat isi singkat setiap kurikulum dan alasan kenapa diganti. KBK 2004 berfokus pada kompetensi dasar tertentu yang wajib dikuasai siswa. Tapi, kurikulum ini dinilai nggak berhasil karena guru belum siap. Lalu muncul KTSP 2006 yang memberi otonomi ke sekolah. Tapi, kurikulum ini dinilai nggak berhasil karena banyak sekolah belum mampu menyusun kurikulum sendiri.
Kemudian Kurikulum 2013 ingin menekankan pengembangan karakter, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi siswa. Tapi kurikulum ini dinilai nggak berhasil karena implementasinya butuh pelatihan panjang. Kurikulum Darurat saat pandemi dibuat sederhana dan bersifat sementara. Lalu Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas antara guru dan siswa. Terbaru, Kurikulum Nasional 2024 yang diklaim penyempurnaan Kurikulum Merdeka. Enam kali perubahan kurikulum dalam dua dekade bukan tanda kemajuan. Itu tanda bahwa visi pendidikan nasional nggak konsisten.
Setiap menteri hadir membawa branding-nya sendiri. Ada yang menekankan pembentukan akhlak, ada yang menekankan penguatan soft skill tertentu, dan ada yang fokus digitalisasi. Tapi itu semua tidak berumur panjang. Pertanyaannya, kenapa begitu? Seringkali kurikulum jadi alat pencitraan politik, bukan bagian dari visi bangsa jangka panjang. Pendidikan terseret-seret dalam pertarungan politik praktis. Ditambah guru nggak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Mereka hanya jadi pelaksana kebijakan yang dibuat di atas kertas. Guru dipaksa mengikutinya dengan pelatihan yang minim. Padahal guru adalah infrastruktur manusia yang butuh waktu untuk bertransformasi.
Begitu pun dengan murid. Mereka juga jadi korban gonta-ganti kurikulum. Bayangin, ada murid yang pada SD ikut kurikulum 2006, lalu SMP kurikulum 2013, dan pada masa pandemi dengan Kurikulum Darurat. Begitu lulus SMA, ikut kurikulum 2022 dan sekarang kurikulum 2024. Dampaknya, kompetensi yang didapat murid nggak nyambung dan nggak tuntas. Bahkan evaluasi akhir murid pun gonta-ganti. Perubahan kurikulum tanpa pembenahan ekosistem pendidikan itu sia-sia.
Kita perlu UU Sistem Pendidikan Nasional Jangka Panjang. Isinya antara lain revisi kurikulum secara bertahap, misalnya setiap 15 tahun. Juga pembentukan lembaga independen seperti National Education Commission. Tugasnya menjaga kesinambungan arah pendidikan, di luar tekanan politik. Perubahan kurikulum harus disiapkan secara matang berdasarkan kajian panjang. Pendidikan bukan eksperimen politik lima tahunan. Pendidikan adalah proses membentuk peradaban bangsa yang butuh konsistensi dan kesabaran. Stop gonta-ganti kurikulum!
