Aksi penolakan soal kebijakan larangan study tour di Jawa Barat masih berlanjut nih. Senin lalu, sekumpulan pelaku wisata berdemo di depan Gedung Sate. Mulai dari sopir bus wisata, kernet, travel agent, sampai pelaku UMKM—turun ke jalan. Mereka demo karena satu hal: minta Gubernur Dedi Mulyadi mencabut larangan study tour. Bagi mereka kebijakan ini makin berdampak banget, terutama saat musim liburan sekolah Juni-Juli lalu.
Yang biasanya rame, sekarang anjlok. Terutama ke tempat-tempat wisata dan hotel. Yang paling terdampak itu jasa transportasi pariwisata dan perhotelan. Gak cuma di Jabar, tapi juga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang memang selama ini jadi salah satu tujuan favorit study tour. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono bilang, kalau kegiatan study tour itu bagus. Jadi seharusnya bukan dilarang, tapi diperbaiki perihal mekanisme pembiayaan yang dianggap memberatkan orang tua.
“Kalau kami dari PHRI DIY menilai kebijakan ini konyol,” ucapnya. “Bukan aktivitasnya yang bermasalah, tapi teknis pungutan yang bisa dibenahi,” lanjutnya. Deddy juga jelasin, kebijakan ini sangat berdampak karena Jawa Barat adalah salah satu kontributor terbesar yang menyumbang okupansi hotel. Walhasil, karena kebijakan ini, pendapatan mereka turun 30% selama musim liburan. Padahal bagi PHRI, kegiatan study tour seperti ini sebenarnya sangat mereka andalkan juga di masa-masa low season liburan.
Btw, dari sisi data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di bulan Januari–Mei 2025 memang turun. Dari 48,16% jadi 44,85%, turun 3,31% dibanding periode yang sama di tahun 2024 lalu. Tapi ternyata aksi demo ini gak bikin Dedi Mulyadi goyah. Justru lewat akun Instagram @dedimulyadi71, dia kasih tanggapan keras. Menurutnya, aksi demonstrasi itu malah membuktikan argumen dia selama ini benar. Bahwa kegiatan study tour udah bergeser jadi murni kegiatan wisata, bukan edukasi.
“Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” ujarnya. Dedi juga jelasin kalau larangan ini bukan anti-wisata, tapi bentuk tanggung jawab negara terhadap orang tua. “Saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya,” ucapnya. “Yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Panca Waluya,” lanjutnya. Dia berharap industri pariwisata tetap bisa hidup, tapi dengan pasar yang tepat—bukan dari memaksakan rombongan siswa setiap tahun.
Kebijakan Kang Dedi ini jelas gak populer. Tapi kadang, kebijakan yang berpihak pada masyarakat bawah memang harus dijalankan dengan tegas. Apalagi kalau tujuannya melindungi orang tua yang udah cukup stres sama biaya pendidikan. Buat pebisnis pariwisata, kebijakan Kang Dedi ini memang tidak menguntungkan. Tapi buat sebagian lain, ini bentuk keberanian memutus siklus komersialisasi pendidikan yang udah lama dibiarkan.
Kalau industri wisata goyang hanya karena gak ada rombongan anak sekolah, itu juga jadi alarm bahwa sektor ini perlu memperbaiki diri. Gak bisa terus-terusan bergantung sama agenda sekolah. Yuk pelaku pariwisata, lebih kreatif lagi menawarkan program wisatanya!
