Serius harga kos di Jakarta sebulan tembus Rp78 Juta? Ngadi-ngadi nih Wakil Ketua DPR RI. Jadi, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang bikin geger belakangan ini. Kepada wartawan, dia bilang soal tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan. Dia terus bandingin sama biaya kos Rp 3 juta per bulan. Masalahnya, entah gimana ceritanya, Adies malah kaliin angka Rp3 juta itu dengan 26 hari kerja. “Kalau dikalikan satu bulan, dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti Rp78 juta,” ucapnya. Terus dia bilang, dengan hitungan itu, anggota DPR justru harus tambah sendiri biayanya alias nombok. Padahal jelas banget Rp 3 juta itu tarif kos per bulan, bukan per hari. Jadi, ya nggak perlu dikaliin 26 hari kerja. Kalau beneran kos Rp 3 juta per bulan, dengan tunjangan rumah Rp 50 juta, anggota DPR masih punya sisa sekitar Rp 47 juta.
Tanggepin hal ini, publik langsung bereaksi keras. “Itulah pentingnya belajar matematika ya adik-adik SD, biar enggak salah bikin kebijakan ketika jadi pejabat,” komentar salah satu netizen. “Luar biasa DPR ini, dipuji tak pantas, dihujat lebih pas,” komentar netizen lain. Mirisnya, ucapan Adies ini ngundang tanggapan Influencer Jerome Polin yang memang jebolan studi Matematika di perguruan tingginya. Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Jerome sampai ngajar kayak guru di papan tulis. “Bulan sama hari enggak boleh dikali. Kalau Rp 3 juta dikali 26 hari, itu artinya Rp 3 juta per hari,” ucapnya. “Kalau Rp 3 juta per hari, itu bukan kos. Itu hotel bintang lima, Pak,” sindirnya.
Setelah omongannya viral dan dihujani kritik, Adies buru-buru klarifikasi. Katanya, angka Rp 3 juta itu memang biaya sewa kos per bulan. Dan kalau mau dihitung harusnya dikali 12 bulan, bukan 26 hari. Dia juga bilang tunjangan Rp 50 juta per bulan wajar soalnya rumah dinas udah nggak disediain lagi. Tapi klarifikasi ini malah makin bikin publik kesel. Masalahnya bukan cuma salah hitung, tapi soal ‘sensitivitas’. Rakyat sekarang lagi struggling bayar kos dan makan sehari-hari, tapi DPR malah ngeluh tunjangan puluhan juta yang dianggap nggak cukup.
Sekarang coba kita bedah soal gaji DPR biar makin jelas. Gaji pokok anggota DPR sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Wakil ketua kayak Adies Rp 4,6 juta. Tapi jangan salah, tunjangan mereka buanyak. Tunjangan melekat, tunjangan lain, plus rumah. Pajak penghasilan mereka juga dibayarin negara. Kalau ditotal, penghasilan mereka bisa tembus Rp104 juta lebih per bulan. Ini jelas bikin miris.
Ditambah lagi dalam polemik soal gaji DPR ini, ramai juga pamflet perbandingan gaji DPR dengan negara lain dan rasio kemiskinan di Indonesia. Di negara lain, contohnya Amerika Serikat, anggota kongres di sana digaji 3,6 kali lipat dari pendapatan per kapita negaranya. Tapi di Indonesia, gaji DPR RI tembus 16 sampai 20 kali lipat dari pendapatan per kapita. Nggak heran netizen bandingin sama anggota DPR Swedia yang justru nolak tunjangan mobil dan rumah karena merasa nggak pantas diistimewakan.
Sekarang, kita lihat kondisi rakyat. Data World Bank 2025 nunjukin Indonesia tempatin urutan kedua dalam daftar penduduk miskin terbanyak. Angka kemiskinan di Indonesia tembus mencapai 60,3%. Berbanding terbalik dalam hal perekonomian anggota DPR-nya. Ironisnya, gaji DPR kita malah tertinggi ke-4 di dunia, ngalahin AS. Jadi wajar publik nanya: pantas nggak DPR bilang Rp 50 juta per bulan itu kurang? Harusnya sih ada rasa malu, bukan cari pembenaran. Karena kalau logika hitungan aja bisa salah, gimana logika bikin kebijakan?
Ucapan Adies ini makin nunjukin jurang antara elite politik dan rakyat biasa. Harusnya DPR mikirin gimana manfaat nyata buat rakyat, bukan ributin tunjangan. Buat masyarakat, kasus ini jadi wake up call. Kita harus lebih kritis, jangan telan bulat-bulat omongan pejabat. Dan buat DPR, kalau mau dihormati, bukan dengan minta fasilitas tambahan, tapi lewat kerja nyata yang kerasa langsung buat rakyat. Kalau enggak, mereka cuma makin jauh dari realita dan kehilangan kepercayaan publik. Wahai wakil rakyat, gunakan akal sehat anda!
