Tagar #BoikotAlBait dan #BoikotRakeen lagi trending di media sosial. Penyebabnya, ada dua perusahaan yang diduga jadi pemain besar dalam tender haji 2026. Masalahnya, dua perusahaan disebut-disebut terkait dalam isu “permainan kotor” dalam penetapan kontrak.
Biar nggak bingung, tender haji itu proses lelang kerja sama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi. Contohnya dalam hal dari transportasi, katering, hotel, sampai logistik jamaah.
Nah, isu panasnya: Al Bait dan Rakeen disebut-sebut dapat kontrak tiga tahun langsung tanpa transparansi. Bahkan diumumkan tengah malam alias jam 1 pagi. Seolah sengaja dilakukan biar nggak banyak yang tahu. Di tengah isu itu, muncul satu nama: Amin Indragiri. Dia digambarkan sebagai “sutradara” di balik penentuan pemenang tender itu. Pertanyaan pun bermunculan: kok bisa perusahaan yang dulu bermasalah justru dikasih kepercayaan lagi? Kenapa prosesnya terasa formalitas, seolah pemenangnya udah ditentukan dari awal?
Publik makin kecewa karena urusan haji yang seharusnya sakral malah jadi ajang bisnis dan barter kekuasaan. Padahal, pelayanan haji jamaah Indonesia tahun 2025 terhitung nggak mulus karena jasa syarikahnya (lembaga swasta), termasuk dua perusahaan ini. Banyak jamaah ngeluh bus nggak datang, transportasi kacau, harus jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina dan katering yang nggak sesuai. Bahkan ada pasangan suami istri dipisah hotelnya. Jadi wajar kalau publik cemas masalah lama bakal keulang.
Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) buka suara. “Syarikah yang sekarang menjadi pemenang itu cuma berganti baju,” kata Ketua MPH, Nu’man Fauzi, usai melapor ke KPK. “Dari dulu orangnya sama, cuma ganti nama perusahaan,” lanjutnya. Dia menilai praktik ini menunjukkan tata kelolanya yang belum bersih karena perusahaan yang sama terus menang tiap tahun tanpa evaluasi berarti. Dalam laporan yang mereka ajukan ke KPK, MPH menduga terjadi maladministrasi serius. “Selama ini jamaah terlantar itu bukan sedikit, bisa sampai 400 orang. Tapi yang menang tender tetap itu-itu juga,” ucap Nu’man lagi. Maka tak heran, seruan untuk memboikot dua perusahaan itu pun viral.
Namun, di sisi lain, pemerintah justru mengklaim proses tender dilakukan dengan seleksi ketat dan hasilnya untuk efisiensi. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan ada 150 syarikah yang ikut bidding. Dan melalui proses penyaringan ketat, tinggal dua yang terpilih: Rakeen dan Al Bait. “Alhamdulillah biaya bisa kita tekan dari 2.300 real jadi 2.100 real tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ke depan kita hanya pakai dua syarikah, tidak lagi delapan,” ujar Dahnil. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, juga menegaskan tak boleh ada permainan di balik penunjukan dua syarikah ini. “Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya dalam inspeksi di Jeddah. Dia juga menambahkan, kontrak tiga tahun yang diberikan pada dua syarikah itu bersifat ‘multi-year’ tapi tetap ada ‘evaluasi tahunan’. Kalau kinerjanya buruk, kontrak bisa diputus.
Alasan pemerintah: sistem banyak penyedia tahun lalu justru bikin jamaah terlantar. Makanya tahun depan cuma dua mitra, biar koordinasi lebih rapi dan efisien. Tapi publik belum sepenuhnya percaya. Bagi banyak orang, efisiensi nggak sama dengan transparansi. Dan kenapa pengumuman tender jam satu pagi? Kenapa dua perusahaan itu lagi yang menang? Dan kenapa nggak ada publikasi terbuka soal evaluasi? Dari sisi etika publik, ibadah haji bukan urusan logistik, tapi soal kepercayaan umat. Begitu muncul kesan ada aroma politik dan bisnis, wajar kalau keimanan jamaah ikut terguncang. Tagar ‘boikot’ pun akhirnya muncul karena publik muak pada sistem yang dianggap tertutup.
Kami di Gerakan PIS menilai, fenomena boikot adalah alarm serius. Ibadah suci nggak boleh dicemari kepentingan ekonomi atau politik. Tender haji harus transparan, diaudit publik, dan melibatkan lembaga independen. Kalau pemerintah sungguh mau menekan kebocoran dana, keterbukaanlah jalannya. Jangan cuma bicara efisiensi tapi lupa transparansi. Yang dipertaruhkan dalam tender haji ini bukan cuma angka dan kontrak, tapi kesucian ibadah dan harga diri bangsa di tanah suci. Ayo pemerintah, buktiin pengelolaan haji bisa dijalankan transparan dan amanah!
