Serius Menteri Zulkifli Hasan alias Zulhas biang kerok banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)? Banjir bandang dan longsor akhir November 2025 memang parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 604 tewas dan 464 hilang (per 1 Desember). Ribuan rumah rusak dan banyak wilayah terisolasi karena longsor. Listrik padam dan komunikasi di beberapa daerah ikut lumpuh.
Isu terkait Zulhas muncul gara-gara cuplikan wawancaranya dengan Harrison Ford tahun 2013 viral lagi. Saat itu Zulhas menjabat Menteri Kehutanan era SBY (2009–2014). Ford datang untuk dokumenter Years of Living Dangerously. Ford menyoroti bahwa sekitar 80% hutan Indonesia dieksploitasi dalam 15 tahun. Sisanya tinggal 18% kawasan hutan yang masih terjaga. Ford mempertanyakan kerusakan hutan dan kaitannya dengan politik dan bisnis. Zulhas justru menjawab soal demokrasi dan perkembangan Indonesia. Suasana makin tegang ketika Ford menunjukkan kondisi hutan Tesso Nilo.
Btw, Tesso Nilo itu kawasan hutan hujan dataran rendah di Riau. Dulunya dianggap salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tesso Nilo menjadi rumah bagi gajah Sumatra, harimau Sumatra, dan 200 jenis pohon. Sayangnya itu semua musnah karena aksi perluasan kebun sawit ilegal, pembukaan hutan besar-besaran sejak awal 2000-an dan kebakaran lahan. Zulhas tertawa, Ford membalas, “Itu tidak lucu.” Ford menggambarkan hutan terbakar, illegal logging, dan pohon tumbang. Zulhas bilang pemerintah sudah berusaha mengatasinya. Ford menilai kerusakan itu sudah lama dan pemerintah punya waktu untuk bertindak. Zulhas kembali berbicara soal surplus demokrasi. Ford akhirnya kesal dan menutup wawancara. Ford sebelumnya melihat langsung Tesso Nilo dari helikopter dan kaget dengan skala kerusakannya. Cuplikan inilah yang kembali viral di 2025.
Menurut Greenomics, era Zulhas menerbitkan pelepasan kawasan hutan sekitar 1,64 juta hektare. Angka ini jauh di atas era Habibie, Gus Dur, dan Megawati, serta lebih besar dari era Jokowi (619 ribu ha). Di era SBY, total pelepasan kawasan hutan tertinggi kedua setelah era Soeharto. Pelepasan kawasan hutan umumnya untuk perkebunan seperti sawit. Selain itu ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin memakai kawasan hutan untuk tambang atau infrastruktur. IPPKH era SBY mencapai 322 ribu ha, terbesar dibanding lima presiden lainnya.
PAN kemudian membela Zulhas dan menyebut tudingan tersebut tidak beralasan. Politikus PAN Ahmad Yohan bilang narasi viral itu tidak seimbang. Yohan menyalahkan Harrison Ford yang dianggap tidak memberi ruang penjelasan. Yohan menilai jarak waktu 2009–2014 ke bencana 2025 terlalu jauh untuk dikaitkan langsung. Menurutnya, di era Zulhas juga ada program positif seperti Gerakan Satu Miliar Pohon. Ia juga menyebut ada moratorium izin yang menyelamatkan 64 juta hektare kawasan hutan.
Namun bencana besar 2025 bukan muncul tiba-tiba. Hujan ekstrem memang pemicu, tapi kerusakan lanskap adalah faktor penentu besarnya dampak. Saat hutan dibabat, tanah kehilangan daya serap, sungai makin dangkal, dan lereng mudah longsor. Jadi wajar publik mempertanyakan kebijakan kehutanan masa lalu. Termasuk pelepasan hutan 1,64 juta ha di periode Zulhas. Efek konversi lahan tidak muncul dalam semalam, tetapi menumpuk bertahun-tahun. Inilah yang disebut “warisan kerentanan ekologis”. Argumen “itu kan sudah lama” kurang tepat karena ekosistem tidak pulih otomatis.
Meski begitu, menyalahkan satu orang sebagai penyebab tunggal juga tidak ilmiah. Bencana adalah akumulasi: iklim ekstrem, izin lintas pemerintahan, illegal logging, dan tata ruang buruk. Menanyakan kontribusi satu periode pemerintahan adalah hal wajar dan sah secara akademis. Poin pembelaan PAN perlu dilihat proporsional. Program penghijauan dan moratorium memang baik. Tapi pemulihan hutan tidak sekadar tanam bibit; butuh puluhan tahun. Program positif tidak serta-merta meniadakan dampak pelepasan jutaan hektare hutan.
Fokus kita seharusnya bukan mencari satu kambing hitam. Melainkan menata ulang seluruh kebijakan kehutanan yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Indonesia butuh audit transparan semua izin pemanfaatan hutan, lama dan baru. Termasuk memetakan mana yang legal, mana yang bermasalah, dan mana yang harus dicabut. Dan kita perlu pemulihan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan hutan berbasis sains, bukan sekadar seremonial tanam pohon. Bencana tidak akan berhenti kalau akar masalahnya tidak dibenahi. Inilah saatnya kita jujur melihat bahwa kerentanan ekologis adalah hasil keputusan panjang negara. Kalau tidak berubah, musim hujan berikutnya tinggal menunggu giliran. Yuk jaga dan lindungi alam Indonesia!
