Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lagi jadi sorotan. Dia dikritik karena latar belakang akademiknya yang dinilai ”nggak relevan” dengan Kementerian Kehutanan yang dipimpinnya. Sebelumnya dua orang Anggota DPR Komisi IV bahkan meminta dia untuk mundur karena dianggap tidak mampu. Kritik ini muncul pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera beberapa waktu lalu. Kritik yang berlebihan, karena pada kenyataannya Raja Juli telah membuat banyak kebijakan yang justru memperbaiki kehutanan di Indonesia.
Terkait pendidikan, Raja Juli memang lulusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari UIN Jakarta. Ngelanjutin studi magister dan doktoral di bidang peace studies dan political science di Inggris dan Australia. Para pengkritiknya menuduh pendidikan dan fokus akademiknya lebih banyak berkaitan dengan resolusi konflik dan peran agama dalam perdamaian. Para pengkritik soal latar belakang akademik ini mengabaikan fakta penting.
Kepemimpinan dalam bidang kehutanan nggak cuma soal paham teknis ekologi atau silvikultur. Kehutanan modern adalah soal mengelola konflik kepentingan yang kompleks. Mulai dari konflik masyarakat adat, perusahaan sawit, mafia kayu, sampai kepentingan ekonomi daerah. Di sinilah background peace studies dan political science Raja Juli malahan justru relevan. Masalah kehutanan Indonesia sebagian besar terkait soal konflik sosial, politik, dan ekonomi. Dan sisanya soal teknis kehutanan. Untuk urusan teknis, dia bisa dibantu tim ahli di Kemenhut. Untuk urusan politik, negosiasi, dan penegakan hukum, Raja Juli justru punya modal kuat. Dan buktinya sudah ada.
Pertama, Raja Juli telah merestorasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Yaitu rumah bagi Gajah Sumatera yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dari yang dulunya hampir 82 ribu hektare, hutan alaminya tinggal 12 ribu hektare. Populasi gajahnya turun drastis dari 200 ekor di tahun 2004 jadi tinggal 150 ekor sekarang. Terkait ini Raja Juli telah mengembalikan 31 ribu hektare kawasan inti dan 80 ribu hektare habitat gajah dalam jangka panjang. Dia sendiri langsung tinjau lokasi dan ikut menanam pohon di TNTN akhir November lalu. Yang menarik, Raja Juli menggunakan pendekatan persuasif untuk menangani konflik dengan warga terkait restorasi itu. Hasilnya sekitar 394 kepala keluarga yang tinggal di kawasan inti bersedia untuk direlokasi.
Selain merestorasi TNTN, Raja Juli juga telah moratorium Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk hutan alam dan hutan tanaman. Selama setahun menjabat, dia nggak pernah menerbitkan PBPH penebangan. “Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tiga provinsi terdampak,” katanya tegas. Yang diterbitkan adalah PBPH untuk Restorasi Ekosistem, bukan izin penebangan. Nggak cuma stop izin baru, Raja Juli juga berani cabut izin yang udah ada. Pada Februari 2025, Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526 ribu hektare. Dia juga akan mencabut lagi 20 PBPH berkinerja buruk seluas 750 ribu hektare, termasuk di tiga provinsi yang terdampak banjir di Sumatra. Raja Juli pun berkomitmen kejar siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. Dia sudah koordinasi dengan Kapolri untuk investigasi tuntas soal kayu gelondongan yang terbawa banjir.
Raja Juli juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Ekonomi Hijau dan visi Berkelanjutan. Kebijakan ini untuk mempercepat investasi hijau dan memperkuat green growth Indonesia. Terkait itu, Raja Juli telah menyiapkan empat regulasi turunan untuk memperkuat tata kelola pasar karbon nasional. Ini membuka peluang besar bagi Nature-based Solutions seperti reforestasi dan restorasi mangrove. Dengan apa yang sudah dia lakukan, terlihat Raja Juli punya visi yang jelas terkait pengelolaan hutan di Indonesia.
Nah guys, kerusakan hutan di Indonesia adalah warisan puluhan tahun. Nggak mungkin diperbaiki dalam semalam atau bahkan setahun. Dibutuhkan kerja sistematis, konsisten, dan berani. Nah, Raja Juli sudah memulainya. Yukk kita dukung Raja Juli untuk melanjutkannya!
