Jakarta, PIS – Kembali, para perempuan di Iran menyuarakan haknya. Mereka memprotes kewajiban berjilbab di negara itu. Protes dilakukan dengan merekam diri mereka melepas jilbab.
Kemudian rekaman itu diungguh di media sosial masing-masing. Mereka juga terang-terangan meminta undang-undang kewajiban jilbab untuk dihapus. Aktivis hak-hak perempuan Iran, Masih Alinejad, mengajak perempuan Iran untuk membuka cadar dan melanggar aturan berpakaian islami.
“Perempuan Iran akan menggoyahkan rezim ulama dengan melepas jilbab dan turun ke jalan,” ucapnya. Protes disuarakan dengan menggunakan tagar #No2Hijab. Aksi protes digelar bertepatan dengan Hari Hijab dan Kesucian pada 12 Juli 2022.
Aksi protes perempuan Iran mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Di antaranya Allan Hogarth dari organisasi hak asasi manusia Amnesty International. Menurut Hogarth, kewajiban hijab adalah salah satu wujud persekusi perempuan oleh Teheran.
“Iran memiliki riwayat panjang dan mengerikan mengenai persekusi perempuan,” ucapnya. Hogarth memuji para perempuan Iran yang berani menyuarakan haknya. “Para perempuan berani ini sedang berdiri melawan hukum seksis, walaupun mereka tahu risiko apa yang bisa mereka terima,” tegasnya.
Sebaliknya, Presiden Iran Ibrahim Raisi menuduh protes terhadap kewajiban jilbab sebagai promosi terorganisir korupsi moral dalam masyarakat Islam. Sejak revolusi Iran pada 1979, perempuan Iran diwajibkan mengenakan jilbab.
Melanggar aturan ini bisa dijatuhi hukuman, mulai dari denda hingga kurungan penjara. Tapi sejak aturan itu diberlakukan, protes terhadap aturan itu tidak pernah surut. Demontrasi pertama dilakukan pada 8 Maret 1979, sehari setelah kewajiban jilbab ditetapkan.
Belakangan demontrasi atas kewajiban jilbab semakin sering dilakukan para perempuan Iran, hampir setiap tahun. Karena demontrasi itu, sudah puluhan perempuan Iran ditangkap dan dihukum oleh pemerintah Iran.
Mudah-mudahan perempuan di Iran bisa segera mendapatkan kebebasannya. Hormati perempuan yang pakai jilbab, jangan paksa yang tidak mau!
