Kerusuhan politik terjadi di Nepal! Gedung parlemen pusat dibakar demonstran. Begitu juga rumah mantan Perdana Menteri, Sher Bahadur Deuba. Rumah beberapa politisi lainnya juga dirusak. Kerusuhan politik di Nepal dimulai dari Gen Z yang habis kesabaran.
Mereka marah gara-gara viral tren #NepoKids, #NepoBaby, dan #PoliticiansNepoBabyNepal. Tren ini mengekspos gaya hidup anak-anak pejabat publik Nepal yang mewah. Mulai dari pesta-pesta mahal, liburan ke luar negeri, dan koleksi barang branded. Istilah ‘nepo kids’ adalah singkatan dari nepotism kids yang merujuk pada kelakuan anak-anak pejabat publik yang hidup mewah dari hasil korupsi yang diduga dilakukan orangtua mereka. Yang bikin mereka makin geram, kemewahan ini ditampilkan dengan terang-terangan di media sosial. Seolah para nepo kids itu nggak peduli penderitaan rakyat Nepal.
Gen Z Nepal yang udah muak melihat ketidakadilan ini mulai meng-organize demonstrasi lewat media sosial. Mereka panen dukungan hanya dalam hitungan hari. Pemerintah Nepal yang panik ngeluarin kebijakan larangan akses media sosial. Larangan ini jadi pemantik utama demonstrasi besar-besaran pada 9 September lalu. Gen Z Nepal menganggap larangan ini sebagai upaya pemerintah menutup-nutupi korupsi dan membungkam suara kritis. Demonstrasi yang awalnya damai langsung berubah jadi kerusuhan ketika polisi mulai pake kekerasan dan menembak demonstran.
Dalam bentrokan yang terjadi, dilaporkan 22 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Amarah massa makin meledak. Para demonstran nggak cuma turun ke jalan. Mereka juga menyerang dan membakar rumah-rumah pejabat yang anak-anaknya diketahui suka flexing. Bahkan gedung parlemen Nepal ikut dibakar demonstran sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap korup. Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, diarak massa. Bajunya dilucuti, tubuhnya ditelanjangi, lalu dilempar ke sungai di Ibukota Katmandu.
Tekanan demonstran yang masif membuat Perdana Menteri, KP Sharma Oli, nggak punya pilihan lain, selain mundur. Tapi pengunduran diri Oli nggak bikin demonstran puas. Mereka masih tuntut pengunduran massal semua pejabat publik yang korup. Dalam kondisi Nepal yang chaos diberlakukan darurat militer. Tentara Nepal mengambil alih kontrol jalanan dan jam malam diberlakukan.
Kerusuhan politik yang terjadi di Nepal harus jadi peringatan penting buat semua negara, termasuk Indonesia. Kehidupan pejabat publik dan keluarganya yang bermewah-mewahan bisa jadi bom waktu. Apalagi kalau kesenjangan ekonomi sangat ekstrem. Ketika rakyat harus berjuang menyambung hidup dengan keringatnya sendiri, pejabat publik dan keluarganya justru nggak peduli dan nir-empati. Ditambah gaya hidup mereka yang bermewah-mewahan itu diumbar di media sosial. Itu ibarat menyiram bensin ke ladang kering yang sudah terbakar.
Di sisi lain, pemerintah mencoba membungkam suara kemarahan rakyat dengan melarang media sosial. Pemerintah mencoba memutus kanal komunikasi mereka dan akses informasi yang meng-expose ketidakadilan yang terjadi. Gen Z yang sudah nggak bisa dibohongin lagi, makin marah. Apalagi kepolisian bertindak represif sehingga menyebabkan 19 korban tewas. Kumulasi banyak hal itu mengubah aksi protes yang semula damai jadi kerusuhan politik.
Indonesia harus berhati-hati. Jangan sampai pra-kondisi di Nepal dibiarkan di sini. Ingat, kesenjangan ekonomi, flexing pejabat/anak pejabat publik, dan ketidakpercayaan pada sistem juga ada benihnya di sini. Kalau benih itu dibiarkan tumbuh, kemarahan serupa sangat mungkin terjadi di sini. Karena itu, penting buat pemerintah untuk merebut kembali kepercayaan publik. Tunjukkan semangat pemberantasan korupsi dan nepotisme secara nyata. Pecat pejabat publik atau keluarganya yang hidup bermewah-mewahan. Dan dengarkan aspirasi dan suara kritis publik. Semoga pejabat publik di Indonesia mau belajar dari kerusuhan politik di Nepal!
