Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, bilang para santri yang wafat karena ambruknya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, mati syahid. Masalahnya, sikap empatiknya itu nggak diikuti sikap tegasnya kepada Pimpinan Al-Khoziny yang lalai soal konstruksi mushola tersebut. Itu kan terkesan menag menormalisasi atau menutup mata terhadap kelalaian Pimpinan Al-Khoziny.
Jadi, Menag bilang para santri yang meninggal dunia itu termasuk mati syahid. Katanya, karena para santri itu datang ke pesantren dengan niat tulus buat menuntut ilmu agama sejak kecil. Dia bilang begitu pas kunjungan ke lokasi kejadian pada 5 oktober lalu. “Insyaallah, Insyaallah. Iya [mati syahid],” katanya. “.. malaikat-malaikat kecil yang terkubur di bawah rongsokan tadi itu ya, Insya Allah menjemput kita nanti di pintu surga,” lanjutnya. Menag juga ngucapin duka mendalam dan janji bakal evaluasi total standar bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, keamanan santri harus jadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Menag juga bakal kerja bareng pemda dan instansi teknis biar izin pembangunan ponpes lebih ketat dan tragedi kayak gini nggak kejadian lagi.
Soal kelalaian Pimpinan Al-Khoziny terkait konstruksi musala itu? Itu dia masalahnya. Menag sama sekali nggak menyebutnya. Boro-boro bersikap tegas kepada Pimpinan Al-Khoziny. Karena sikap Menag itu, netizen bereaksi keras. “Urusan mati syahid itu urusan korban dengan Pencipta, urusan kelalaian hingga memakan korban nyawa itu tanggung jawab manusia,” tulis seorang netizen. “Ini pemahaman apa. Ini bukan faktor bencana. Tapi murni ketidak pedulian pengurus pondok mengabaikan keselamatan manusia pada fasilitas bangunan,” tulis netizen lain. “Itu anak-anak yang jadi korban, itu manusia, pak. Harga nyawa manusia itu mahal. Mereka gak lahir cuma buat mati karena kelalaian yang segitu nyatanya. Salah bilang salah, pak. Dan ponpes seperti ini harusnya dicabut izinnya,” tulis yang lain.
Buat yang belum tahu, tragedi ambruknya musala di Ponpes Al-Khoziny terjadi saat para santri lagi ada di dalamnya pada 4 Oktober lalu. Akibatnya, banyak santri tertimpa reruntuhan. Jumlah korbannya 67 orang meninggal dunia, 17 diantaranya sudah teridentifikasi. Total korban terdampak, meninggal plus selamat, mencapai 171 orang. Dari jumlah itu, 104 orang selamat dan sebagiannya masih dirawat di rumah sakit. Hasil investigasi awal nyebut pembangunan dan konstruksinya nggak sesuai standar. Bupati Sidoarjo, Subandi, bahkan bilang bangunan itu nggak punya IMB. Nah lho, gimana bisa pondok sebesar itu berdiri tanpa izin resmi? Lebih parahnya lagi, dari 42 ribu pesantren di Indonesia, cuma sekitar 50 yang punya izin bangunan legal. Artinya cuma 0,12% yang aman secara hukum. Sisanya, 99,88% berdiri tanpa izin konstruksi. Bayangin, jutaan santri di seluruh Indonesia tinggal dan belajar di tempat yang mungkin aja nggak aman.
Nah, di sinilah letak masalahnya. Menyebut para santri yang meninggal sebagai syahid memang penting untuk menunjukkan empati kepada para santri yang meninggal dan keluarganya. Tapi itu harusnya diikuti dengan sikap tegas Menag terhadap Pimpinan Al-Khoziny yang lalai dalam soal konstruksi musala itu. Menag harusnya memberi sanksi sekaligus menuntut tanggung jawab Pimpinan Al-Khoziny atas tragedi ini.
Bukannya membiarkan mereka melenggang tanpa beban tanggung jawab. Apa yang menimpa para santri yang meninggal itu bukan semata urusan takdir. Tapi soal nyawa puluhan anak kecil yang harusnya bisa diselamatkan kalau standar keamanan ditegakkan. Yang ingin dilihat publik dari Menag terkait tragedi besar ini, bukan cuma belasungkawa dan langkah jangka panjang. Tapi juga langkah nyata Menag saat ini, yaitu sikap tegas Menag kepada Pimpinan Al-Khoziny. Ini penting demi jaminan keselamatan para santri di kemudian hari. Bukan cuma santri di Al-Khoziny, tapi santri di semua pesantren yang umumnya tidak memiliki IMB.
Yuk, jadi Menag yang menegakkan hukum!
