Badan Gizi Nasional (BGN) nampaknya merespons kritik soal Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN mengambil tindakan tegas terhadap puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG yang bermasalah. Termasuk pemilik SPPG yang viral gara-gara joget-joget itu?
Jadi, sampai tanggal 3 Maret lalu, BGN secara resmi menutup 43 SPPG yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Penutupan ini bukan keputusan sembarangan. BGN melakukannya melalui proses verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen, dan evaluasi menyeluruh. Alasannya: dapur-dapur itu nggak memenuhi standar menu, terutama menu Ramadan yang sudah ditetapkan. BGN bahkan sempat melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke sejumlah lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.
Dapur yang ditutup itu tersebar dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Barat. Jawa Timur jadi wilayah dengan jumlah SPPG ditutup terbanyak, yaitu 17 lokasi sekaligus. Just info, saat ini sudah ada sekitar 24.000 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Meski jumlah SPPG yang ditutup relatif kecil, tapi tindakan tegas ini punya pesan penting. Zero tolerance untuk SPPG yang asal-asalan.
BGN juga menegaskan kalau ada orangtua atau penerima manfaat MBG merasa makanannya nggak layak, berhak komplain langsung ke SPPG setempat. Atau bisa juga lapor ke BGN melalui hotline 127 atau WhatsApp di nomor 0811-1000-8008.
Lalu, bagaimana nasib pemilik SPPG yang jadi sorotan di media sosial karena aksi joget-joget di SPPG itu? Nama pemilik SPPG itu Hendrik Irawan. Dia pemilik SPPG Pangauban Batujajar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dia joget-joget di dalam dapur MBG berlogo BGN tanpa menggunakan alat pelindung diri sama sekali. Jelas, ini melanggar standar higienitas dan keamanan pangan yang seharusnya dijaga ketat di setiap dapur MBG. Makin kontroversial karena dia juga mengklaim soal insentif yang dia dapat dari program MBG. Dia sesumbar dapat insentif sebesar Rp 6 juta per hari.
BGN langsung merespons aksi Hendrik itu. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan pihaknya langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi dapur Hendrik. Hasilnya, ditemukan pelanggaran teknis yang cukup serius. Mulai dari tata letak atau layout dapur nggak sesuai standar. Juga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ngga memenuhi ketentuan. Dengan dua alasan itu, BGN langsung men-suspend SPPG milik Hendrik per tanggal 25 Maret kemarin. Nanik juga menyampaikan langsung bahwa BGN sangat kecewa dengan sikap mitra yang seperti itu. BGN bahkan menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan untuk menemui Hendrik dan memberikan teguran keras secara langsung.
Hendrik kemudian angkat bicara lewat akun TikTok-nya. Dia mengaku terkejut dapurnya di-suspend dan mengakui bahwa aksi viralnya itu bikin gaduh dan merusak citra program MBG. Hendrik berkali-kali meminta maaf kepada publik dan menegaskan nggak ada niat untuk merendahkan program MBG maupun Presiden Prabowo. Tapi tetap aja, dampaknya sudah terlanjur terjadi. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan SPPG jadi tercoreng.
Dari preseden ini, kita bisa lihat BGN mulai serius dalam melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG. Penutupan 43 dapur dan suspension SPPG Hendrik adalah sinyal bahwa nggak semua mitra bisa seenaknya mengelola program sebesar MBG. Tapi, pengawasan dari atas saja nggak cukup! Kita, publik, juga punya peran penting dalam mengawal program ini. Kalau anda atau keluarga anda menerima menu MBG yang nggak layak, jangan diam. Laporkan segera! Penting diingat, program ini dibiayai oleh uang kita dari pajak yang kita bayarkan. Karena itu, anak-anak kita berhak mendapat makanan berkualitas! Transparansi, pengawasan, dan keberanian melapor adalah kunci agar program MBG benar-benar berdampak nyata. Yuk, terus kawal program MBG!
