Waduh, kok kampus masih ada aja yang represif sama mahasiswanya ya? Hanya gara-gara bikin diskusi soal penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Mahasiswa itu diskors oleh kampus tersebut. Namanya Damar Setyaji Pamungkas. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta.
Ia dikenai sanksi skorsing pada 10 November lalu oleh pihak kampus. Alasannya, Damar disebut ‘’melanggar’’ tata tertib kampus dan dituding melakukan kegiatan politik praktis di dalam area kampus. Damar bingung sama tuduhan itu. Menurutnya, diskusi yang ia buat bukan kegiatan politik praktis. Tapi ruang akademik yang sah untuk menyampaikan pendapat. Tema diskusi yang direncanakan adalah kritik terhadap penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Soeharto Bukan Pahlawan: Tantang Fadli Zon, 1.000 Dosa Politik Soeharto”, begitu judulnya.
Topik ini emang sensitif, karena status Soeharto masih jadi perdebatan. Mengingat catatan pelanggaran HAM dan otoritarianisme pada era Orde Baru. Yang bikin miris, diskusi itu bahkan dibubarkan sebelum benar-benar terlaksana. Banyak yang menilai pembubaran ini seperti menghadirkan kembali suasana represif ala Orde Baru di era demokrasi sekarang.
Salah satu yang ikut menyoroti adalah sejarawan terkenal Peter Carey. Carey bilang bahwa tindakan kampus ini menunjukkan “bayang-bayang Orde Baru” masih muncul dalam kehidupan akademik Indonesia. Menurutnya, kampus kayak takut dengan perbedaan pendapat. Sehingga diskusi ilmiah sampe dianggap sebagai ancaman politik. Padahal kampus seharusnya justru menjadi ruang paling aman untuk berpikir, berdebat, dan berbeda pandangan kan?
Nah, tema diskusinya juga relevan dengan sejarah dan kondisi sosial Indonesia hari ini. Nggak ada alasan akademik yang membuat kegiatan seperti ini sampe perlu dibungkam. Tapi pihak kampus tetep bersikeras bahwa kegiatan tersebut melanggar regulasi internal. Mereka menilai Damar mengadakan acara tanpa izin yang sesuai. Sehingga makin memperkuat penilaian bahwa ia melakukan pelanggaran. Damar merasa keputusan kampus itu nggak adil. Ia ngaku nggak diberi kesempatan cukup untuk menjelaskan posisinya. Menurutnya, kampus terlalu cepat mengambil keputusan skorsing dan terkesan nggak mau membuka ruang dialog.
Diskusi kayak begini sebenarnya bisa menjadi momentum penting untuk edukasi, pengembangan literasi sejarah, dan refleksi nasional. Tapi malah jadi contoh pembatasan demokrasi di kampus. Sejumlah mahasiswa dan aktivis juga menyesalkan keputusan tersebut. Mereka menilai pembungkaman seperti ini menunjukkan budaya anti kritik masih sangat subur. Padahal kritik terhadap tokoh nasional adalah hak demokratis, dan bagian penting dari proses evaluasi sejarah bangsa. Banyak pihak mendukung bahwa status kepahlawanan Soeharto wajar dipertanyakan secara akademis. Terutama mengingat kontroversi besar terkait pelanggaran HAM, represi politik, dan pembatasan kebebasan di era Orde Baru.
Yang lebih ironisnya lagi, kampus menghukum mahasiswa hanya karena mengadakan diskusi. Sementara Soeharto dulu dikenal sebagai pemimpin yang membatasi kebebasan berpendapat dan berdiskusi. Kampus seharusnya mempromosikan kebebasan akademik, bukan menguranginya. Tindakan skorsing ini menunjukkan bahwa sebagian institusi pendidikan masih lemah dalam menjaga prinsip demokrasi.
Peter Carey bilang bahwa kasus seperti ini adalah alarm bahaya. Karena menunjukkan masih ada ketakutan pada gagasan dan wacana kritis. Meninjau ulang tokoh besar bukan bentuk penghinaan, tapi bagian dari proses bangsa belajar dari masa lalu. Karena kalau kritik dan diskusi saja sampai dilarang, lalu apa bedanya demokrasi sekarang dengan rezim yang dulu pernah membungkam suara rakyat?
Nah gimana nih pendapat penonton PIS mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar ya!
