Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kementerian Agama Indonesia akhirnya bikin acara nasional sendiri untuk merayakan Natal. Kedengerannya agak satir, agak miris, tapi jujur aja: ini langkah yang patut diapresiasi!
Momen ini muncul setelah Menteri Agama, Nasaruddin Umar, ngumumin rencana tersebut saat gelaran Jalan Sehat Lintas Agama di kantor Kemenag, Minggu lalu. “Selama ini kan Natal Kristen, Natal Katolik. Tapi, Natal Kementerian Agamanya enggak”, ucapnya. “Nah, hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama”, lanjutnya dengan nada penuh semangat. Dia juga menambahkan, “Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak”.
Buat yang belum tau, ini memang pertama kalinya dalam sejarah Kemenag menggelar “Natal Bersama” resmi. Tapi supaya gak disalahpahami, Menag langsung kasih batasan. Semua pemeluk agama boleh ikut rangkaian kegiatan sebelum dan sesudah acara, tapi bagian ibadah tetap khusus untuk umat Kristen. Dia menegaskan, semangat kebangsaan bisa dirayakan bareng-bareng, tapi ritual agama punya batas suci masing-masing yang harus dihormati. “Jadi kita sudah ada aturan majlis ulama juga sudah membolehkan. Tidak ada masalah, yang penting jangan kita ikut ibadah bareng-bareng”, katanya tegas.
Kemenag menekankan bahwa Natal Nasional 2025 harus jadi simbol kedamaian, bukan sumber kontroversi. “Kita harus memitigasi setiap risiko yang tidak diinginkan, agar perayaan ini menimbulkan kesan yang menyejukkan, menenangkan, mendamaikan, bahkan sangat mengesankan”, ucapnya.
Dari sisi dukungan, responsnya cukup positif. Salah satunya dari Menteri Perumahan dan PKP, Maruarar Sirait, yang menjadi Ketua Panitia Natal Nasional 2025. Dia ingetin kalau acara ini harus berdampak nyata, bukan cuma seremonial. Salah satu contohnya, dia ingin melibatkan UMKM dan pelaku usaha dalam acaranya. “Kalau boleh, Natal ini ada gunanya bagi rakyat kecil misalnya kita libatkan UMKM 500 atau 1.000 pelaku usaha, jadi Natal membawa kebahagiaan dan berdampak,” katanya.
Dukungan juga datang Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Jeane Marie Tulung. “Natal Nasional bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan semangat kebangsaan”, ucapnya. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan sejumlah ormas keagamaan nasional pun terlihat mendukung.
Di sisi lain, muncul catatan dari Buya Gusrizal, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Dia tekanin kalau pejabat Muslim harus lebih hati-hati terlibat dalam acara keagamaan umat lain. Menurutnya, negara sebaiknya “tidak ikut merayakan” hari besar agama tertentu. Karena bisa menimbulkan kesan tidak netral dan dianggap berpotensi mengganggu kenyamanan umat mayoritas. Intinya: dia ingetin soal batas-batas representasi negara.
Tapi bagaimanapun, buat kami di Gerakan PIS, langkah Kemenag ini tetap layak didukung. Bukan karena kita ikut “merayakan” sesuatu di luar keyakinan kita, tapi karena kita merawat Indonesia apa adanya: majemuk, beragam, dan setara. Ini pengakuan simbolis bahwa negara hadir untuk semua. Setelah bertahun-tahun Kemenag sering dianggap berat sebelah, keputusan membuat Natal resmi bukan sekadar acara, ini pernyataan bahwa keberagaman bukan slogan kosong.
Acara ini juga menjadi tes konsistensi soal keragaman. Kalau Kemenag bisa membuka pintu untuk Natal, maka pintu itu harus tetap terbuka untuk isu-isu struktural. Seperti izin pendirian rumah ibadah umat agama minoritas dipermudah, perlindungan kegiatan ibadah umat agama minoritas dari intimidasi, dan layanan publik yang setara untuk semua warga tanpa pandang agama.
Kami berharap kebijakan inklusif seperti perayaan Natal di Kemenag tidak berhenti di panggung acara dan pada hari itu saja. Makna kebijakan inklusif itu akan makin terasa kalau umat agama minoritas sebagai kelompok paling rentan benar-benar diberikan hak konstitusional untuk beragama dan beribadah. Perayaan Natal pertama di Kemenag ini bukan garis akhir, tapi titik mulai menuju Indonesia yang ramah untuk semua pemeluk agama dan keyakinan.
Yuk, dorong Kemenag dan seluruh lembaga negara bersikap adil dan tidak diskriminatif!
