Toleransi warga Pakistan di momen Natal tahun ini tuh sebenarnya keren, dan ini bukan pujian kosong. Soalnya, di tengah citra Pakistan yang sering dikaitkan dengan isu ekstremisme dan tekanan terhadap minoritas, kali ini mereka tampil beda. Kelompok minoritas justru bisa muncul di ruang publik yang cukup aman buat mengekspresikan perayaan Natal mereka.
Buktinya bisa dilihat dari aksi damai Natal yang digelar komunitas Kristen di ruang publik. Aksi ini berlangsung di Karachi, kota terbesar di wilayah selatan Pakistan, pada Senin lalu. Parade dilakukan di beberapa ruas jalan utama yang memang biasa digunakan untuk aktivitas publik. Tidak ada panggung, tidak ada orasi, dan tidak ada simbol politik. Kegiatan ini murni diprakarsai komunitas Kristen sebagai bagian dari rangkaian perayaan Natal, tanpa embel-embel agenda lain. Yang terlibat dalam aksi ini adalah komunitas Kristen Pakistan, kelompok minoritas yang jumlahnya hanya sekitar 1–2 persen dari total populasi nasional.
Anak-anak dan keluarga jemaat gereja ikut berjalan dalam parade, sementara aparat keamanan lokal mengawal jalannya kegiatan. Tidak ada tokoh politik yang tampil atau mencoba mengambil sorotan. Aksi ini sejak awal diposisikan sebagai kegiatan non-politis dan terbuka untuk publik. Dalam sejumlah rekaman yang beredar, terlihat pria-pria mengenakan kostum Sinterklas berparade di jalan kota bersama anak-anak yang memakai topi Santa. Mereka berjalan santai, tertib, dan terbuka, bahkan mendapat pengawalan aparat keamanan. Tidak ada kericuhan, tidak ada penolakan massa, dan tidak ada insiden berarti.
Menariknya, selain kostum Santa Claus, ada satu simbol yang mencuri perhatian, yaitu hewan unta. Penggunaan unta sebagai kendaraan parade memberi makna tambahan. Unta adalah simbol yang dekat dengan budaya lokal Asia Selatan. Ini jadi cara membumikan perayaan Natal ke konteks sosial setempat, sekaligus menyampaikan pesan bahwa perayaan iman tidak harus berseberangan dengan budaya mayoritas.
Wakil Presiden Christian Aid Organizations in Pakistan, Saima Khan, menjelaskan bahwa aksi damai ini bertujuan menyampaikan pesan cinta, perdamaian, dan kepedulian di tengah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Aksi serupa juga berlangsung di Islamabad. Ratusan umat Kristen menggelar reli Natal terbuka, dan salah satu peserta, Arsalan Masih, menyampaikan rasa syukurnya. “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, militer, dan kepolisian yang telah mendukung kegiatan komunitas minoritas,” ucapnya. Peserta lain, Shafiqui Saleem, menegaskan bahwa perayaan Natal terbuka seperti ini bukan hal baru dan rutin dilakukan setiap Desember, serta mendapat izin dan dukungan penuh dari otoritas.
Menjelang Natal 2025, pemerintah Pakistan juga menerapkan pengamanan khusus di sekitar gereja-gereja Kristen. Mulai dari penempatan personel keamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pemeriksaan di pintu masuk gereja. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran ancaman terorisme dan situasi keamanan regional. Pastor Qaisar Feroz dari Konferensi Waligereja Pakistan bahkan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan prioritas negara.
Tapi penting dicatat, Pakistan bukan negara yang ideal dalam isu perlindungan minoritas. Secara struktural, masih ada persoalan serius seperti hukum penodaan agama dan diskriminasi institusional. Karena itu, aksi damai Natal ini tidak bisa dibaca sebagai tanda bahwa Pakistan sepenuhnya toleran. Aksi Sinterklas menaiki unta ini lebih tepat dibaca sebagai bukti bahwa ruang toleransi masih hidup di level sosial, terutama di kota-kota besar.
Di titik inilah perbandingan dengan Indonesia jadi relevan. Indonesia punya jaminan konstitusional kebebasan beragama, bahkan tahun ini negara memfasilitasi perayaan Natal nasional. Gereja-gereja dijaga aparat dan relawan lintas iman. Tapi di banyak daerah, pengalaman umat masih sering ditentukan oleh tekanan sosial. Aparat hadir sebagai penjaga situasi, bukan penegak hak. Izin dipersulit, pembatasan dinormalisasi, dan ekspresi iman kerap diminta “menyesuaikan”.
Bagi Gerakan PIS, pelajaran dari Pakistan bukan soal siapa lebih toleran. Ini soal keberanian negara dan masyarakat dalam menegaskan hak warga. Ukuran toleransi bukan seberapa besar pengamanan, tapi seberapa kecil rasa takut warga mengekspresikan imannya. Selama minoritas masih harus bertanya, “aman nggak ya kalau begini?”, berarti pekerjaan rumah kebhinekaan kita belum selesai.
Semoga dari segi keamanan dan kenyamanan kelompok minoritas, Indonesia bisa mencontoh Pakistan ya. Jadi bukan formalitas hukum melindungi, kenyataannya berbanding terbalik. Yuk kita gaungkan terus toleransi di lingkungan sekitar kita!
