Waduh! Kelompok intoleran mengancam akan menjadikan Medan sebagai Poso kedua? Ancaman itu muncul saat Aliansi Umat Islam Kota Medan melakukan aksi damai di depan Kantor Walikota Medan pada 3 Maret lalu. Mereka datang untuk mendukung Surat Edaran Walikota Medan tentang penataan lokasi penjualan dan pengelolaan limbah daging non-halal, alias daging babi. Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh muslim Medan seperti Ustadz Latif Khan, Ustadz Zulfikar Hajar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum dan lainnya.
Cuplikan video aksi ini kemudian diunggah akun TikTok @fredy.sjon dengan caption “buset, apakah Medan akan jadi Poso”. Dalam video tersebut terlihat seorang orator berteriak, “Jangan jadikan Medan Poso Kedua! Jangan dipancing-pancing. Kami sudah rindu jihad”. Ia juga mengatakan bahwa Medan adalah “rumah Islam” yang tidak boleh ada daging babi dan anjing. Menurut Freddy, ucapan seperti ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah persatuan umat beragama. Ia bahkan menyebut ucapan seperti ini sudah termasuk provokasi. Orasi tersebut diduga sebagai bentuk dukungan terhadap Surat Edaran Walikota Medan. Sebelumnya, pada 26 Februari, Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Medan sempat memprotes aturan ini karena dianggap diskriminatif.
Btw, buat yang belum tahu kenapa nama Poso sering dipakai sebagai peringatan konflik. Tragedi di Poso terjadi dalam beberapa gelombang besar: Desember 1998, April 2000, dan Mei hingga Juni 2001 di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini melibatkan kelompok masyarakat Muslim dan Kristen yang akhirnya saling bentrok. Sebelum 1998, masyarakat Poso sebenarnya hidup cukup berdampingan. Banyak desa yang warganya campuran agama dan masyarakat masih bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Namun sejak 1980-an mulai terjadi perubahan demografi karena program transmigrasi yang membawa banyak pendatang ke wilayah tersebut. Perubahan ini kemudian memicu persaingan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Situasi semakin rumit setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998 ketika kontrol pemerintah pusat melemah. Di Poso sendiri muncul persaingan politik lokal yang sering dikaitkan dengan identitas agama. Kerusuhan pertama terjadi pada 24 Desember 1998 setelah perkelahian antara dua pemuda dari kelompok agama berbeda. Perkelahian kecil itu meluas karena isu menyebar cepat ke kampung-kampung sekitar. Massa mulai menyerang kampung lawan dan membakar rumah. Konflik kembali meledak lebih besar pada April 2000 setelah muncul berbagai rumor penyerangan antar kampung. Sebagian rumor tidak benar, tapi sudah cukup memicu mobilisasi massa.
Data pemerintah pada 2001 mencatat sekitar 577 orang tewas. Lebih dari 100 ribu orang mengungsi dan ribuan rumah serta tempat ibadah hancur. Konflik Poso sering terlihat di berita hanya sebagai kerusuhan antar agama. Padahal semuanya bermula dari masalah kecil yang membesar karena rumor dan provokasi. Dari satu perkelahian kecil akhirnya lahir konflik panjang yang memakan banyak korban.
Karena itu ucapan seperti “Medan bisa jadi Poso kedua” atau “kami rindu jihad” sangat berbahaya jika dilempar ke ruang publik. Kata-kata seperti ini bisa menyulut emosi dan memicu kecurigaan antar kelompok masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tegas menghadapi orang-orang yang suka melempar provokasi seperti ini. Ucapan “rindu jihad” atau “Medan bisa jadi Poso kedua” bukan sekadar omongan kosong, tapi bisa memancing emosi massa. Kalau dibiarkan, kata-kata seperti itu bisa memecah belah masyarakat yang selama ini hidup berdampingan.
Aparat jangan cuma diam atau anggap itu retorika biasa di atas panggung. Orang-orang yang menyebarkan provokasi seperti ini harus dipanggil, diperiksa, bahkan ditindak kalau perlu. Negara tidak boleh kalah oleh provokator yang memainkan isu agama untuk memecah masyarakat. Karena kalau konflik sampai meledak, yang rusak bukan cuma satu kelompok, tapi persatuan NKRI. Stop provokasi, jaga toleransi di Indonesia!
