Jakarta, PIS – Suara penolakan politisasi rumah ibadah terus disampaikan. Terbaru, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Komjen Pol purnawirawan, Syafruddin. Dia baru-baru ini melarang semua pengurus masjid memberi panggung bagi tokoh politik di Pemilu 2024.
Sikap DMI itu patut diacungi jempol. Selama ini, rumah ibadah, terutama masjid, tidak pernah steril dari kegiatan politik praktis. Itu, misalnya, terlihat saat Pilkada Jakarta 2017. Masjid digunakan sebagai tempat kampanye untuk menyerang kandidat lain yang bukan beragama Islam dan beretnis Tionghoa, Ahok.
Masalahnya, modus yang terbukti sukses itu terus direplikasi. Salah satunya oleh Partai Ummat. Partai bikinan Amien Rais itu bahkan terang-terangan akan menggunakan masjid untuk bisa mendapat suara di pemilu 2024.
Dan itu sudah dilakukan Partai Ummat di di Masjid Raya At Taqwa Cirebon, Jawa Barat. Partai Ummat membentangkan benderanya di area masjid. Untungnya, upaya menggunakan masjid sebagai tempat kampanye politik praktis dilawan tokoh-tokoh Islam sendiri.
Selain DMI, ada Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf. Kiai Yahya khawatir politik identitas jadi ancaman serius di Pemilu 2024. Karena itu, dia akan menolak segala upaya memperalat agama sebagai senjata politik. YUK, STOP POLITISASI MASJID!
