Wah, para atlet senam artistik Israel bakal ke Jakarta nih. Tapi kedatangan mereka ditolak banyak pihak. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan DPR RI. Sejumlah atlet Israel dijadwalkan ikut Kejuaraan Senam Artistik Dunia ke-25 di Jakarta. Ajang ini akan digelar pada 19–25 Oktober 2025.
Federasi Senam Israel bilang mereka sudah daftar dan dijamin aman oleh penyelenggara Indonesia. “Kami sudah komunikasi langsung dengan panitia, dan yakin hal di luar olahraga tidak akan memengaruhi kompetisi ini,” kata jubir federasi itu. Salah satu atlet andalan Israel yang direncanakan hadir adalah juara Olimpiade Artem Dolgopyat, peraih medali emas dan perak di Tokyo serta Paris. Tapi rencana itu langsung menuai penolakan.
MUI menilai keikutsertaan Israel bisa memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. MUI meminta pemerintah bersikap tegas dan tidak mengizinkan atlet Israel datang. Pernyataan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim. Ia bilang penolakan ini sejalan dengan konstitusi dan semangat solidaritas Indonesia untuk Palestina. “Saya sangat gigih mencegah agar tidak ada tim dari Israel, baik sepak bola U-20 maupun senam artistik,” ujarnya. Ia juga menegaskan pemerintah seharusnya sejak awal sudah mengantisipasi hal seperti ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menolak kedatangan Israel. Ia berharap pemerintah pusat dan penyelenggara berpikir seribu kali sebelum mengundang atlet Israel. Menurutnya, hal paling penting adalah agar visa mereka tidak dikeluarkan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga menyatakan penolakan yang sama. Ia menegaskan pemerintah harus konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan. Sukamta mengingatkan agar Indonesia “tidak kebobolan lagi” soal keikutsertaan Israel. Ia menilai sejak dulu Indonesia menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Jika atlet Israel diterima, hal itu bisa dianggap sebagai perubahan moral bangsa.
Kabar ini langsung menarik perhatian publik. Indonesia memang punya sejarah panjang menolak partisipasi Israel di dunia olahraga. Pada 2023, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena menolak tim Israel. Sikap serupa juga pernah terjadi pada 1958, saat Indonesia mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tak bertanding melawan Israel. Hingga kini, hubungan diplomatik antara kedua negara belum terjalin.
Peristiwa ini menunjukkan benturan antara semangat olahraga dan prinsip politik Indonesia. Politik luar negeri Indonesia sejak dulu berpijak pada sikap menolak penjajahan. Jadi penolakan ini bukan soal emosi atau intoleransi, tapi bentuk konsistensi terhadap nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Olahraga sering dianggap netral, tapi sejarah menunjukkan ajang olahraga juga bisa jadi alat politik. Israel lewat partisipasi di kompetisi dunia tak hanya mengejar prestasi, tapi juga pengakuan dari negara lain.
Karena itu, penolakan terhadap atlet Israel adalah langkah moral untuk menolak normalisasi di tengah penderitaan rakyat Palestina. Reaksi MUI, pemerintah daerah, dan DPR menunjukkan sikap Indonesia yang teguh menjaga prinsip UUD 1945: “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Kalau pemerintah bersikap lunak dengan alasan olahraga harus netral, itu bisa merusak komitmen moral Indonesia. Apalagi dengan aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina belakangan ini. Jelas itu harus disikapi dengan tegas bahwa Indonesia menolak kejahatan yang dilakukan Israel. Jadi selayaknya Indonesia menolak tim senam artistik Israel.
Dari dulu, Indonesia menempatkan solidaritas untuk Palestina di atas gengsi internasional. Artinya, olahraga tidak bisa dilepaskan dari nilai kemanusiaan. Inilah ujian bagi bangsa Indonesia — tetap teguh dalam solidaritas, atau menyerah pada alasan “ini cuma olahraga.” Solidaritas kita untuk Palestina!
