Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, resmi menunda pembangunan wisata rohani umat Kristen di wilayahnya. Mau tahu alasannya apa? Gegara pembangunan wisata rohani umat Kristen itu diprotes ormas intoleran. Astagfirullah. Jadi, Bupati Karanganyar, Rober Christianto, resmi menunda pembangunan Bukit Doa atau Holyland di Desa Karangturi, Gondangrejo.
Keputusan ini tertuang dalam SK Bupati Karanganyar yang ditandatangani 2 September 2025. ”Penundaan ini untuk menjaga kondusifitas dan mencegah terjadinya konflik sosial,” katanya. “Pemerintah daerah berkewajiban mengedepankan kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya. Penundaan pembangunan ini berlaku hingga penyelesaian masalah dengan masyarakat atau sampai diterbitkannya pencabutan SK Bupati.
Sebelumnya, Forum Umat Islam Gondangrejo mengirim surat keberatan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar pada 1 Agustus. Lalu diikuti audiensi Laskar Umat Islam Karanganyar ke Pemkab pada 6 Agustus. Video penolakan para ormas ini bisa dilihat di akun Instagram @jesusarmyid pada 20 September. Di video itu terlihat beberapa anggota ormas berkumpul dan membentangkan poster “Menolak pembangunan Bukit Doa Holyland”.
FYI, Proyek Bukit Doa atau Holyland diinisiasi Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan gereja, bukit doa, dan sekolah teologi. Proyek ini diharapkan jadi ikon pariwisata baru di Karanganyar. Semua izin yang yang diperlukan kabarnya sudah dikantongi.
Netizen langsung panas merespons langkah bupati itu. “Iman kalian kenapa si?” tulis seorang netizen. “Bagi para ustad dan kyai tolong umatnya dibina nggih. Semakin hari kathah sing intoleran, banyak muslim yang menjadi radikal pemikirannya,” tulis netizen lain. “Mau sampai kapan kaya gini terus?” tulis yang lain. Pendeta Yerry Pattinasarany juga ikut berkomentar satire lewat akun Instagramnya pada 23 September lalu. Dia bilang tugas gereja versi pemerintah daerah Konoha adalah menjaga keamanan daerah supaya supaya tetap kondusif dan nyaman. Caranya adalah dengan tidak beribadah, menghentikan pembangunan gereja, mengembalikan izin yang sudah didapat. Menghentikan rumah belajar, mengusir diri dari hak tempat (ibadah), tidak boleh komplain kalau diusir, persekusi dan harus kalah. “Demikianlah akhir semua warga hidup berbahagia selama2nya,” tutupnya.
Tiga fraksi di DPRD Karanganyar juga mempersoalkan pembangunan Bukit Doa atau Holyland, yaitu PDIP, Gerindra, dan PKS. Mereka menganggap proyek itu nggak sesuai dengan rekomendasi Kementerian Agama Karanganyar.
Apa yang dilakukan Bupati Karanganyar itu kontras banget sama apa yang dilakukan Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Dia ngeresmiin Taman Doa Kasih Mulia Sejati di Rawa Buaya, Jakarta Barat. Dia tegas bilang dia gubernur semua agama, semua golongan, semua etnis. Dia nggak beda-bedain. Di juga bilang taman doa setengah hektare ini bukti semangat kebhinekaan di Jakarta masih terjaga.
Harusnya Bupati Karanganyar mau belajar dari Gubernur Jakarta. Khususnya soal jadi kepala daerah yang hadir buat semua agama, etnis, dan golongan. Bukan jadi kepala daerah yang cuma pengen nyenengin mayoritas, tapi dengan cara menekan minoritas. Rakyat sudah bosan dengan kasus-kasus intoleransi beragama yang selalu terulang. Jangan sampai rakyat percaya Indonesia itu cuma ramah buat umat agama mayoritas aja. Yuk, jadi kepala daerah yang hadir buat semua umat agama!
