Kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali heboh. Kali ini, KDM membuat kebijakan melibatkan TNI dan Polisi dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau ospek siswa SMA tahun ini. Program ini dimulai pada 14 Juli 2025, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah.
Menurut Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, setiap sekolah akan didampingi 2-3 anggota TNI atau Polri selama lima hari ospek. Mereka bakal ngasih materi soal kebangsaan dan bela negara, plus ngajarin disiplin ala militer. Siswa juga diwajibkan masuk sekolah jam 06.30 pagi, yang bikin suasana ospek ini terasa lebih “ketat” dari biasanya.
Tujuannya untuk apa sih? Menurut Dedi, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan punya jiwa nasionalisme. Katanya, kehadiran TNI dan Polri bisa ngasih contoh kedisiplinan yang oke, apalagi buat siswa baru yang lagi beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ini sejalan dengan program pendidikan karakter yang dia namakan “Gapura Panca Waluya”.
Beberapa sekolah di Jabar juga udah siap-siap buat ngundang tentara dan polisi, dan katanya sih mereka sambut baik ide ini. Tapi ini bukan tanpa pro dan kontra ya. Muncul juga kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak. Meski niatnya baik, kebijakan ini langsung disorot karena dianggap bikin siswa terintimidasi.
Amnesty International, misalnya, bilang keterlibatan tentara dalam ospek rawan melanggar hak asasi anak. Menurut mereka, suasana militer yang kaku dan tekanan dari kehadiran TNI bisa bikin siswa merasa tertekan. Apalagi kalau metode yang dipake nggak sesuai dengan pendekatan pendidikan yang ramah anak.
Selain itu banyak yang mempertanyakan, apa sih urgensi ngelibatin tentara di acara ospek? Kehadiran TNI dan Polri justru bisa bikin siswa takut ketimbang nyaman belajar soal lingkungan sekolah. Apalagi, nggak ada jaminan bahwa tentara yang terlibat punya pelatihan pedagogi atau tahu caranya ngajar anak-anak dengan pendekatan yang mendidik.
Ada kekhawatiran bahwa pendekatan militer ini malah bisa berdampak buruk buat perkembangan psikologis siswa. Terutama karena ospek seharusnya jadi momen seru buat adaptasi, bukan bikin tegang.
Menariknya, pemerintah pusat bilang mereka nggak dapat info apa-apa soal keterlibatan TNI-Polri di ospek Jawa Barat ini. Artinya, ini murni inisiatif Pemprov Jabar tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini bikin kebijakan ini makin dipertanyakan, apalagi soal legalitas dan kesiapan pelaksanaannya.
BTW, bukan kali ini aja KDM melibatkan tentara dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, KDM bikin program kirim ke barak bagi siswa dan siswi nakal. Program itu juga dikritik keras oleh banyak pihak, termasuk oleh Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Tapi ada juga yang mendukung. Terkait acara MPLS yang melibatkan siswa, beberapa sekolah sih menyambut baik. Mereka menganggap kehadiran TNI bisa bikin ospek lebih teratur dan ngasih nilai positif soal disiplin.
Melibatkan TNI dan Polisi dalam proses pendidikan mungkin sah-sah saja. Tapi sedikit-sedikit melibatkan tentara, apakah itu tidak berlebihan. Jadi kayak nggak percaya banget dengan institusi sipil.
