Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terpecah. BEM dua kampus besar, UGM dan Universitas Diponegoro (Undip), keluar dari barisan. Diduga ada manuver politik tertentu. Jadi, BEM UGM dan BEM Undip mutusin keluar dari Aliansi BEM SI. Keputusan ini diumumkan setelah mereka ikut Munas BEM SI pada 13–19 Juli lalu di Padang, Sumatera Barat. Mereka semula berpikir, BEM SI bisa jadi ruang strategis buat nentuin arah gerakan mahasiswa secara nasional. Tapi belakangan mereka menilai sebaliknya: BEM SI penuh drama dan nuansa politis.
BEM UGM menyayangkan kehadiran sejumlah tokoh elite dalam munas. Mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua Umum Partai Perindo, sampai pejabat BIN dan Kepolisian. BEM UGM bahkan menyoroti keberadaan karangan bunga dari Kepala BIN Daerah yang awalnya disembunyikan tapi tiba-tiba muncul saat pembukaan. “Sebenarnya, kemesraan apa yang terjalin antara BEM SI dan BIN sehingga hadir karangan bunga?” tulis BEM UGM mereka di akun Instagram @bemkm_ugm. Dari situ, mereka merasa forum ini lebih condong ke arah pencitraan, bukan lagi tempat menyuarakan keresahan rakyat.
Masalah makin runyam saat forum internal antar-mahasiswa malah ricuh. Ada adu argumen sampai adu fisik yang bikin beberapa peserta luka-luka. “Sesama mahasiswa bisa baku hantam dan saling mengumpat, bukan karena keberpihakan atau ideologi yang berbeda,” tulis mereka. “tapi karena ada sesuatu yang diperebutkan: entah apa,” lanjutnya. BEM UGM akhirnya memutuskan keluar karena merasa forum ini udah nggak sehat, nggak transparan, dan sarat kepentingan. BEM Undip juga ambil sikap yang sama. Mereka hengkang sehari sebelum penutupan munas dengan alasan yang mirip. BEM Undip menyebut munas udah berubah jadi “arena penguasa cari muka.” Alih-alih bahas isu rakyat, mereka justru sibuk ngurus suasana politik yang makin keruh. Apalagi sampai ada 2 mahasiswa yang luka karena adu fisik. Undip tegas: nggak akan gabung lagi sama aliansi yang tunduk ke kepentingan elite.
Pengurus BEM SI udah kasih klarifikasi. Mantan Korpus BEM SI 2024, Satria Naufal, bilang kehadiran pejabat negara bukan berarti mereka kehilangan independensi. Korpus atau koordinator BEMI SI saat ini, Muzammil Ihsan, juga klarifikasi mereka hanya mengundang menteri sebagai pemateri untuk Munas di IPB, Bogor. Sementara pejabat lain yang disinggung UGM dan Undip itu diundang panitia Munas Padang, yaitu Universitas Andalas. “Sepertinya tuan rumah langsung yang mengundang,” ucap Muzammil. Dia janji bakal evaluasi internal dan buka ruang dialog buat ngajak BEM UGM dan BEM Undip balik lagi demi menjaga persatuan gerakan mahasiswa.
Tapi, buat BEM UGM dan BEM Undip, masalahnya bukan cuma soal “siapa yang datang”. Yang mereka persoalkan juga adalah proses yang nggak transparan, arah forum yang melenceng, dan manuver politik yang makin kentara. Juga pola undangan yang tertutup, agenda yang berubah sepihak, sampai pemilihan pemimpin forum yang ricuh. Idealnya, Munas BEM SI, forum tertinggi BEM SI, terbuka dan jujur dari awal. Mulai dari soal siapa yang diundang, buat apa, dan apa yang mau dibahas. Semuanya harus jelas dan disepakati semua peserta. Pemilihan pemimpin forum juga harus bebas dari intervensi dan framing. Fokus diskusinya ya soal isu-isu rakyat, bukan malah jadi tempat klarifikasi pejabat. Dan yang paling penting, nggak ada tekanan dari aparat atau pengawasan diam-diam yang bikin mahasiswa nggak nyaman.
Forum mahasiswa bukan soal siapa yang duduk di depan, tapi soal suara yang jujur, bebas, dan berpihak pada rakyat. Kalau berubah jadi ajang rebutan posisi atau panggung elite, apa bedanya BEM SI itu sama partai politik atau ormas? BEM UGM dan BEM Undip mungkin mundur dengan kesadaran: kalau bukan mahasiswa yang menjaga idealismenya, lalu siapa lagi? BEM SI tentu boleh dialog dengan pejabat atau politikus. BEM SI nggak boleh eksklusif dan jumawa, apalagi bakar jembatan. Tapi proses dialog itu BEM SI harus setara dan kritis. Yuk, jadi mahasiswa yang kritis dan bijak!
