Jakarta, PIS – DPRD Yogyakarta, bersikap tegas menolak infiltrasi ideologi khilafah. Mereka menandatangani surat komitmen menolak pengantian ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah dan ideologi lain dalam bentuk apapun. Surat janji tersebut diajukan oleh Forum Bersama NKRI Yogyakarta. Selain soal ideologi khilafah, dalam surat tersebut juga ada dua poin penting. Yaitu kesetiaan Pada NKRI dan Pancasila serta penolakan atas penggantian ideologi Pancasila dan niali-nilai kebhinekaan. DPRD Yogyakarta sebelumnya menjadi sorotan. Mereka dianggap kecolongan membiarkan aksi kelompok HTI di halaman kantor DPRD Yogyakarta. Kelompok tersebut menamakan diri Aliansi Muslim Jogja Bergerak.
Mereka mengkampanyekan ideologi khilafah serta mendesak pemerinah untuk menerapkan Syariat Islam. Aksi tersebut viral dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Para anggota dewan diminta secara terbuka menjelaskan kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Dan mengusut Siapa dan Partai Apa yang ada di belakang aksi itu. Salah satu kecaman datang dari Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis DIY. Mereka menyatakan, tak selayaknya DPRD membiarkan aksi yang bertentangan dengan idelogi Pancasila masuk ke kantor wakil rakyat. Menurut mereka, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita bersama bangsa Indonesia.
Akun Instagram @jogja.terkini bahkan menuding politisi PKS berada di belakang aksi tersebut. “Masyarakat Jogja Protes DPRD DIY atas masuknya Kelompok HTI dan membacakan ideologi Khilafah di gedung DPRD DIY. “tulis akun @jogja.terkini “Ternyata ada wakil ketua DPRD dari PKS yang memfasilitasi kelompok ini”; imbuhnya. Anggota DPRD Yogyakarta, Stevanus C Handoko, mengakui berlangsung aksi yang membawa paham bertentangan dengan NKRI adalah sebuah keteledoran. Penandatanganan surat janji oleh DPRD Yogyakarta mudah-mudahan diikuti dengan komitmen sesungguhnya. KITA lawan bersama ideologi yang membahayakan negeri ini.
