Ini beneran kacau. Kok bisa orang berpenghasilan tinggi—kayak pegawai BUMN, dokter, manajer—TAPI masuk daftar penerima bansos? Padahal bansos itu haknya rakyat miskin, bukan kelompok mapan. PPATK menemukan banyak kejanggalan di data penerima yang dikirim Kemensos. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bilang ada ribuan penerima yang ternyata berprofesi dengan pendapatan tinggi.
Satu bank aja nemuin 27.932 pegawai BUMN dan 7.479 dokter terdaftar sebagai penerima bansos. Plus lebih dari 6.000 eksekutif/manajerial. Kemensos harus verifikasi ulang apa mereka layak terima bantuan atau nggak.
Dari 10 juta rekening yang ditelusuri, hanya 8,3 juta yang bener-bener menerima bansos. Maksudnya, 8,3 juta rekening ini tuh beneran dipakai buat terima bansos. Artinya: orangnya memang menerima bantuan, dan rekening itu aktif dipakai untuk narik uang bansos. Nah yang 1,7 juta rekening sisanya nggak jelas dipakainya buat apa. Bisa jadi: rekeningnya nggak pernah dipakai, orangnya udah nggak terima bansos tapi masih ada di data, ada yang udah pindah/meninggal. Sampai rekeningnya ganda, datanya udah nggak valid, atau bahkan rekeningnya fiktif / sudah tidak aktif. Intinya yang 1,7 juta itu sebenarnya meragukan karena datanya nggak sinkron, nggak ada transaksi, atau nggak bisa dikonfirmasi.
Lebih parah: ada 78 ribu penerima bansos aktif main judi online. Bahkan hampir 60 penerima punya saldo >Rp50 juta tapi tetap terima bansos. PPATK juga nemuin saldo Rp2,11 triliun di 10,4 juta rekening yang sebenarnya udah nggak aktif. Semua ini berasal dari total 28 juta rekening data bansos.
Mensos Gus Ipul juga mengkonfirmasi masalah ini. Banyak profesi muncul dari pengakuan waktu buka rekening. Ngaku BUMN, dokter, dll. Temuan ini sedang didalami Kemensos dan PPATK. Verifikasi bakal dilakukan pelan tapi pasti biar nggak salah sasaran. Kalau nggak layak, rekening bakal diblokir dan bantuan dialihkan.
Ada juga 500 ribu rekening bansos dipakai buat transaksi judi online tahun 2024. Temuan ini dari pencocokan data Kemensos + PPATK. Dari 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta pemain judol, ada lebih dari setengah juta yang identik. Artinya sekitar 2% penerima bansos ternyata pemain judol. Ini jelas melanggar Peraturan Kemensos dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Karena penerima harus masyarakat miskin atau miskin ekstrem. Dan harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekarang lihat kondisi rakyat miskin Indonesia. BPS per Maret 2025 merilis jumlah penduduk miskin sebesar 8,47% hampir 24 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Termasuk 2,38 juta orang miskin ekstrem. Mereka inilah yang paling berhak dapat bantuan.
Sekarang bandingin sama gaji profesi yang dapat bansos. Dokter umum: Rp6–9 juta/bulan. Dokter spesialis: puluhan juta (bahkan ratusan untuk beberapa bidang). Pegawai BUMN/manajer/eksekutif: umumnya gaji 8–20 juta plus tunjangan. Jelas di atas UMR. PNS: walau golongan bawah kecil, tetap ada tunjangan + keamanan kerja. Ini berbeda jauh dari pekerja informal. Contohnya tukang cuci, kuli bangunan, pekerja serabutan. 59,4% pekerja Indonesia berada di sektor informal. Pendapatan mereka jauh lebih kecil dan tidak stabil. Sering di bawah Rp2–3 juta. Bahkan banyak yang cuma bisa dapat 500 ribu–1 juta per bulan. Perbedaan pendapatan ini nunjukkin ketimpangan parah.
Bansos seharusnya jadi penyelamat mereka yang nggak punya kepastian makan besok. Permasalahan ini bisa terjadi karena gaada verifikasi data mendalam pengumpulannya dilakukan secara massal tanpa validasi. Puluhan juta NIK masuk sistem tanpa pengecekan bertahap, manipulasi & nepotisme di tingkat lokal dan identitas ganda, rekening mati, atau akun fiktif. Ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik sampai kelompok miskin terpinggirkan.
Solusinya: cek silang otomatis NIK dengan data pajak, BPJS, ASN/BUMN, verifikasi lapangan rutin untuk kasus janggal. Bank wajib verifikasi profesi, bukan cuma catat isian nasabah dan bersihkan DTSEN dari data ganda, data mati, dan kesalahan lama.
Intinya: bansos harus kembali ke yang berhak. STOP penyalahgunaan bansos!
KATEGORI: SOLIDARITAS SOSIAL
