Kemdikbudristek Nadiem Makarim lagi dikritik soal program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah nih. Ini buntut penyalahgunaan KIP Kuliah oleh segelintir oknum mahasiswa penerima KIPK. Kritik misalnya disuarakan oleh Stafsus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi, Billy Mambrasar. Billy mendesak agar jalur aspirasi DPR harus dihapus.
Btw jalur aspirasi DPR itu adalah jalur penerimaan KIPK yang penerimanya diusulkan oleh DPR. Billy bilang, DPR sebagai lembaga legislatif harusnya gak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah. Program ini hanya boleh dijalankan oleh Kemendikbud Ristek. Menurutnya gak ada satu pasal dalam Permendikbud yang menyebut DPR sebagai entitas yang terlibat dalam program KIP Kuliah.
Tapi anehnya, program KIP Kuliah kerap dimanfaatkan anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas mereka. Anggota Dewan kerap bagiin program KIP Kuliah ke konstituen mereka. Akibatnya, masyarakat tidak mampu bisa kehilangan kesempatan untuk dapetin program ini.
Hmmm mudah-mudahan para anggota DPR pada sadar ya. Yuk ciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan sejahtera!
