Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno bantah Ide 4 hari kerja di Jakarta berasal dari timnya. Ini disampaikan Ima Mahdiah, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP.
Ima bilang Ide 4 hari kerja itu murni datang dari Nirwono Yoga, seorang pakar tata kota. Katanya, Nirwono bicara atas nama pribadi, bukan mewakili tim transisi. Ima juga bilang, sejauh ini tim transisi nggak pernah bahas soal ide 4 hari kerja. Katanya, timnya sekarang lagi fokus ngeberesin program-program prioritas yang sesuai sama visi dan misinya Pram-Rano. Supaya setelah Pram-Rano resmi dilantik, programnya bisa langsung jalan.
Tapi, meski begitu, Ima tetap ngasih apresiasi buat ide ini. “Ide ini bisa jadi masukan buat Pemprov DKI dan DPRD,” kata Ima. Tapi dia mengingatkan ide ini harus dikaji lagi dengan matang biar sesuai sama kondisi Jakarta yang kompleks.
Ide 4 hari kerja ini awalnya muncul dari Nirwono pas lagi diskusi di DPRD DKI Jakarta. Dia terinspirasi sistem 4 hari kerja ini yang diambil dari negara-negara Skandinavia kayak Denmark dan Norwegia. Di sana, sistem ini bikin warga lebih produktif dan punya waktu lebih buat menikmati hidup, katanya. Selain itu, kebijakan ini bisa cocok pas Jakarta lagi musim hujan, karena kalau banjir biasanya bikin aktivitas tersendat. Selain itu, langkah ini dianggap bisa bantu ngurangin polusi udara. Tapi, Nirwono, ngaku ini baru sebatas ide yang perlu dikaji lebih dalam sebelum bisa diterapin.
Rupanya ide ini kontroversial dan melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung karena mereka pikir tambahan waktu libur bisa bikin lebih fresh dan produktivitas kerja jadi naik. Tapi ada juga menolak dengan alasan libur 2 hari kayak sekarang, Sabtu dan Minggu, udah cukup banget.
Beberapa orang juga ngebandingin kondisi di Jakarta sama negara-negara Skandinavia. Menurut mereka, perbandingan ini nggak tepat. Di negara-negara Skandinavia tingkat produktivitas kerjanya, tingkat kesejahteraannya, dan gajinya semuanya tinggi banget. Sementara di Jakarta dan di Indonesia secara umum, masalah produktivitas kerja karyawan masih jadi PR besar.
Penolakan wacana ini, terutama datang dari sektor swasta. Banyak perusahaan swasta yang mungkin bakal keberatan karena menganggap itu akan mengganggu operasional mereka dan itu berpotensi bikin mereka rugi. Banyak karyawan dianggap belum punya kedisiplinan mandiri buat atur waktu dan beresin kerjaan tanpa diawasin. Ditambah, nggak semua perusahaan punya infrastruktur atau software buat monitor kinerja karyawannya secara transparan.
Kalau mau sistem ini diterapin, banyak hal yang harus dirombak. Mulai dari pola pikir, budaya kerja, sampai sistem pendukung yang mumpuni. Intinya, wacana ini memang menarik dan terkesan modern. Tapi, Tim Pramono Anung dan Rano Karno diminta buat mikirin ini lebih matang lagi. Jangan sampai idenya keren di teori doang, tapi susah banget diterapin di lapangan.
Kalau semuanya udah siap dan disesuaikan sama kebutuhan Jakarta, barulah sistem ini bisa jadi solusi yang bener-bener bermanfaat buat semua pihak. Yuk, dukung kebijakan terobosan, tapi bisa diterapkan!