Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) emang biasa panas. Sejak dulu, gesekan internal udah sering terjadi, kadang ada protes, interupsi, bahkan walkout. Tapi masih dalam batas “beradab” dan bisa dianggap dinamika politik biasa. Beda cerita di Muktamar X tahun 2025 ini. Arena yang harusnya jadi forum musyawarah malah berubah jadi ajang ricuh paling parah sepanjang sejarah PPP.
Bukan cuma adu argumen, tapi sampai teriak-teriakan, adu fisik, dan saling lempar kursi di lobi hotel. Muktamar X PPP tahun ini diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, 27–29 September 2025. Harapannya, muktamar bisa jadi titik balik setelah PPP cuma meraih 3,87% suara di Pemilu 2024.
Angka kecil itu bikin PPP nggak lolos ambang batas parlemen 4% dan kehilangan semua kursi DPR. Dan hal ini jadi pertama kalinya bagi mereka gagal masuk senayan sejak berdiri tahun 1973. Jadi, memang muktamar kali ini punya beban gede: siapa ketua umum baru yang bisa nyelametin PPP? Tapi baru hari pertama aja, muktamar itu justru chaos. Pas Mardiono, Plt Ketua Umum PPP, buka acara dan lagi kasih pernyataan, tiba-tiba ada kader yang teriak “Perubahan!”.
Di sisi lain, pendukung Mardiono balas dengan teriakan “Lanjutkan!”. Dari situ suasana makin panas, adu mulut, adu fisik, sampai kursi yang di lobi hotel literally dilempar-lempar. Beberapa kader luka di kepala dan bibir, harus dibawa ke rumah sakit. Mardiono sendiri ngaku kecewa dengan kericuhan itu. “Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban,” ucapnya. Dia bilang ada “penyusup” yang terekam CCTV dan dituding mau mengambil alih muktamar secara ilegal. Kasus ini pun rencananya bakal dibawa ke jalur hukum. Tapi di tengah keributan itu, Mardiono justru dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.
Menurut Ketua Steering Committee, Amir Usmara, keputusan aklamasi sah karena mayoritas DPW setuju. Katanya ada 26 DPW yang mendukung, sisanya walkout atau nggak ikut. Jadi ya, muktamar baru dibuka sehari, palu udah diketok, Mardiono sah jadi ketum. Tapi keputusan ini langsung menuai penolakan. DPW dari Jawa Timur sampai Sulawesi Selatan kabarnya keberatan karena prosesnya dinilai dipaksakan. Mereka merasa forum belum kondusif, tapi sudah buru-buru diputuskan. Jadi meskipun aklamasi sah secara aturan, “bekas luka” kericuhan masih kebawa.
Kalau ditarik ke akar masalah, konflik ini bukan sekadar rebutan kursi ketua umum. Ada dua arus besar: satu kelompok dorong regenerasi atau figur dari luar partai, sementara kubu lain ingin Mardiono lanjut. Ditambah trauma Pemilu 2024, emosinya gampang banget meledak. Masalahnya, kontrol internal lemah banget. Begitu ada interupsi, nggak ada mekanisme pendinginan, yang berakhir jadi chaos.
Pengamat dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, ngingetin bahwa PPP sebenarnya masih punya peluang hidup kalau bisa konsolidasi. “Intinya, PPP peluang ke Senayan (Pemilu 2029) ada. Tapi sulit jika dilihat dari calon kandidat yang muncul,” ucapnya. “Mardiono sudah gagal membawa PPP ke Senayan 2024. Sedangkan Agus Suparmanto, daya tolak di internal partai cenderung besar,” lanjutnya.
Menariknya, survei PRC nunjukkin kalau yang paling aware soal muktamar ini justru Gen Z (27,3%). Jadi ironis banget, anak muda yang bisa jadi ceruk baru buat PPP, malah disuguhi tontonan kursi terbang.
Nah, dari sudut pandang kami di Gerakan PIS, jujur aja, kami prihatin banget. Bayangin, partai yang bawa nama Islam, simbol Kabah, malah kasih contoh buruk ke publik. Islam kan ngajarin musyawarah, adab, dan kedewasaan dalam berdebat. Bukan saling teriak apalagi lempar kursi. Buat kami, ini bukan cuma soal citra partai, tapi juga soal menjaga marwah Islam di ruang politik. Kalau PPP mau bangkit, bukan sekadar cari ketua umum, tapi harus serius evaluasi budaya politiknya.
Gimana cara mereka mengelola perbedaan, menghargai lawan, dan nunjukkin kalau politik Islam itu bisa damai, modern, dan relevan buat generasi sekarang. Tanpa itu, jangankan lolos ke Senayan, dapet simpati publik aja makin susah. Intinya, muktamar yang harusnya jadi momentum kebangkitan, malah makin nunjukkin krisis identitas PPP. Dan buat publik, terutama anak muda, ini jadi alarm: partai Islam nggak boleh berhenti di label, tapi harus nunjukkin perilaku politik yang sesuai nilai Islam. Kalau nggak, ya siap-siap ditinggal pemilih. Yuk berpolitik dengan bijak!
