Miris banget nasib jurnalis CNN TV bernama Diana Valencia. Kartu liputan wartawannya dicabut pihak istana gara-gara nanyain kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo. Pihak yang mencabut adalah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.
Kejadian bermula pada Sabtu, 27 September lalu. Saat itu Presiden Prabowo baru aja balik dari lawatan kunjungan ke berbagai negara. Wawancara dilakukan bersama wartawan lain di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma. Diana sebagai jurnalis melontarkan pertanyaan gimana tanggapan Prabowo soal kasus keracunan MBG di berbagai daerah yang menimpa ribuan anak.
Dan Pak Prabowo pun langsung menjawab, katanya begini. “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor perkembangan itu (MBG). Habis ini, saya akan langsung panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan.” Prabowo pun menganggap keracunan ini adalah masalah besar. “Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Tapi saya juga yakin kita akan selesaikan dengan baik.” Prabowo juga berharap agar kasus ini nggak dipolitisasi beberapa pihak. “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan” “Mereka itu ada yang makan nasi hanya pakai garam. Ini yang harus kita atasi.”
Barulah setelah wawancara ini aksi pencabutan itu terjadi. Menurut CNN Indonesia, pencabutan terjadi sekitar jam 7 malam di kantor CNN. Petugas BPMI langsung mengambil kartu liputan Istana milik Diana. Pencabutan terjadi tanpa penjelasan resmi awal yang diungkap, baik ke pihak jurnalis maupun redaksi. Setelah kabar pencabutan tersebar, pihak CNN pada 28 September langsung kirim surat resmi ke BPI dan Kementerian Sekretaris Negara. Mereka meminta penjelasan soal pencabutan ini. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers menganggap pencabutan kartu berlebihan dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Akhirnya pada 29 September ini, CNN Indonesia, Dewan Pers, dan BPMI mengadakan audiensi. Dalam pertemuan itu, pihak Istana menyampaikan permohonan maaf. Mereka menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak terlibat dalam keputusan pencabutan. Selain itu kartu liputan Istana dikembalikan kepada Diana Valencia. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Istana Yusuf Permana menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang lagi.
Kasus menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers. Konstitusi dan UU Pers jelas menegaskan wartawan berhak mencari serta menyampaikan informasi tanpa sensor atau intimidasi. Langkah sepihak biro pers mencabut kartu liputan adalah tindakan yang berpotensi menghambat fungsi pers sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Perlu dipahami, pertanyaan Diana bukanlah provokasi melainkan bagian dari tugas jurnalistik untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika sikap kritis wartawan justru dibalas dengan pencabutan akses liputan, hal itu menciptakan preseden buruk. Ruang tanya jawab hanya sebatas teori, bukan ruang kebebasan untuk meminta pertanggungjawaban. Situasi ini bisa melemahkan budaya demokrasi. Wartawan adalah mata dan telinga publik dalam mengawasi kekuasaan.
Penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah serius menjaga integritas demokrasi. Klarifikasi terbuka, pengembalian akses liputan, serta evaluasi terhadap pejabat yang mengambil keputusan adalah langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan publik. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika pemerintah berani menghadapi pertanyaan kritis dengan jawaban, bukan dengan pembatasan. Yuk jaga terus demokrasi di Indonesia!
