Seorang mantan ASN ngamuk ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) gara-gara rumahnya dibongkar. Di depan KDM, dia mengaku dirinya rakyat susah dan katanya nggak punya tanah buat tinggal. Dia bahkan menolak relokasi karena bilang rumahnya berdiri di tanah negara, jadi sah-sah aja dipakai. Nama mantan ASN itu, Pak Iwan. Momen ini bisa dilihat di kanal YouTube KDM, 1 Desember lalu. Dalam video itu Pak Iwan bilang kalau tanah negara itu boleh ditempati selama belum difungsikan.
“Saya karena tau undang-undang dan peraturan PPnya, makannya saya bisa makai itu (tinggal disitu)” kata Iwan. Lalu KDM tanya, “Bapak termasuk kategori rakyat susah bukan?” Jawabannya, “Rakyat Susah”. Di sini KDM mulai curiga. Karena masa mantan ASN, yang dulu dapat gaji tetap, tunjangan, dan fasilitas negara, masih tinggal di tanah negara dan bilang dia rakyat susah? Terus KDM tanya lagi, “Bapak pensiun apa (jabatannya)?” Jawabannya “Kepala seksi”. KDM langsung ngegas, “Masa kepala seksi nggak punya rumah”. Soalnya jabatan kepala seksi itu lumayan tinggi di birokrasi, bukan level staf biasa.
Karena makin nggak masuk akal, KDM mutusin buat cek langsung kondisi Pak Iwan. Istilahnya: “Cek fakta, bener nggak sih dia nggak punya rumah?” Hasilnya? KDM nemuin rumah dua lantai yang kondisinya sangat layak. Berdasarkan keterangan warga, rumah itu milik Pak Iwan. Di sana juga terlihat mobil dan motor terparkir rapi. Warga bilang rumah itu juga dijadikan kontrakan. Jadi bukan cuma punya rumah, tapi juga punya penghasilan dari sewa.
Dari temuan itu, KDM makin yakin kalau klaim “tidak mampu” dari Pak Iwan itu cuma alasan. Bahkan warga kasih info kalau Pak Iwan punya dua istri, istri tua dan istri muda. Kalau udah level punya kontrakan, kendaraan, rumah dua lantai, dan dua istri… maaf nih, tapi itu bukan kategori “rakyat susah”. KDM akhirnya menegaskan kalau nggak ada alasan buat Pak Iwan tetap menempati tanah negara. Apalagi dia mantan ASN, yang seharusnya jadi contoh warga taat aturan.
FYI, sekarang KDM lagi gencar bongkar bangunan liar di tanah negara, bantaran sungai, tanah pengairan, dan zona yang harusnya bebas bangunan. Jadi wajar kalau banyak pihak yang marah—karena banyak bangunan yang selama ini berdiri ilegal. Dan kasus Pak Iwan ini jadi contoh kenapa kejujuran penting dalam hidup bermasyarakat. Di depan publik bilang rakyat susah, minta perlakuan khusus, padahal kenyataannya mapan.
Kalau yang kayak gini mengaku rakyat susah, yang beneran susah harus bilang apa? Lebih parah, sampai main narasi seolah-olah dia korban. Padahal pelanggarannya jelas: bangun di tanah negara, bukan hak dia. Kalau nanti beneran jadi “susah”, siapa yang mau percaya? Karena reputasi bukan rusak karena “susah”—tapi karena nipu. Makanya, kalau punya rumah ya jangan di tanah negara. Kalau membangun usaha ya jangan melanggar aturan.
Ada alasannya kenapa regulasi dibuat: supaya semua warga punya kesempatan yang sama dan lingkungan tetap teratur. Aturan itu dibuat biar adil, bukan buat diakalin. Yuk jadi warga yang taat aturan!
