PDIP ngelarang kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi keuntungan pribadi. Sikap itu tentu wajar dipuji. Tapi kenapa juga ngelarang total kadernya terlibat dalam program MBG? Cara pandang politik mereka hitam-putih banget.
Btw, instruksi ini resmi dikeluarkan dalam bentuk surat edaran tertanggal 24 Februari 2026. SE itu ditandatangani langsung oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun. Instruksinya ditujukan ke semua level: dari DPP, DPD, DPC, sampai kader yang duduk di eksekutif dan legislatif.
Dalam surat itu tertulis: “Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya”. “Wajib menjaga integritas, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai”. Bahasanya nggak setengah-setengah.
Kader PDIP juga diminta tidak ikut mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait MBG. Nggak boleh menjadikan program ini sebagai ladang bisnis. Kalau melanggar, bisa terancam kena sanksi organisasi. Dianggap pelanggaran disiplin partai dan akan diproses sesuai AD/ART dan peraturan internal.
PDIP menjelaskan bahwa dana MBG bersumber dari APBN, alias uang rakyat. Bahkan dalam konferensi pers di Lenteng Agung sebelum instruksi ini keluar, mereka menyebut angka yang bikin publik cukup kaget. Sekitar Rp223 triliun untuk Badan Gizi Nasional bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun adalah mandatory spending, tapi sebagian digunakan untuk MBG. Dia menegaskan penjelasan ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar.
Di sisi lain, Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa pendanaan MBG sudah diatur dalam UU APBN 2026 dan diperkuat Perpres Nomor 118 Tahun 2025. Jadi ini bukan program kecil, ini program raksasa; duitnya gede dan sensitif banget.
PDIP juga mengaku menerima laporan masyarakat soal pelaksanaan MBG. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, kualitas di lapangan, dugaan keracunan, sampai isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. “Menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG”, katanya. “MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut”, lanjutnya.
Langkah ini juga sekaligus membantah pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati. Nanik sebelumnya menyebut seluruh partai politik punya dapur MBG atau SPPG. Jadi secara gak langsung, PDIP justru bilang: kami melarang kader kami terlibat.
Sejujurnya kami di Gerakan PIS justru mendukung penuh satu hal yang dilakukan PDIP, yakni perihal program negara tidak boleh jadi ladang keuntungan pribadi. Apalagi ini soal gizi anak dan masa depan generasi. Kalau ada potensi konflik kepentingan, wajar partai mengingatkan kadernya untuk menjaga integritas. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah larangan terlibat secara total.
Apakah setiap keterlibatan otomatis berarti penyalahgunaan? Bukankah yang harus dicegah itu konflik kepentingan dan praktik korupnya, bukan partisipasinya? Program sebesar MBG butuh aktor-aktor yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Kalau ada kader yang memang punya kapasitas dan bisa berkontribusi secara transparan, kenapa justru ditutup ruangnya?
Di sini publik bisa membaca dua hal: ini langkah preventif agar tak ada celah penyimpangan, atau sikap menjaga jarak karena faktor politik. Bagi kami, yang lebih penting bukan “ikut atau tidak ikut”, tapi memastikan program berjalan bersih, tepat sasaran, dan berkualitas. Sikap yang lebih konstruktif adalah membuka mekanisme pengawasan yang ketat, memastikan tidak ada konflik kepentingan, dan menindak tegas jika ada pelanggaran. Bukan malah melarang secara menyeluruh.
Karena pada akhirnya, politik yang matang bukan soal siapa penggagasnya, tapi apakah kebijakan itu benar-benar untuk rakyat. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh program yang jalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yuk, berpolitik dengan akal sehat!
