Drama internal PBNU lagi memanas dan bikin publik bingung karena informasi yang beredar tumpang-tindih. Semua bermula dari bocornya risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tanggal 20 November di Hotel Aston City, Jakarta. Btw, Risalah Syuriah itu adalah dokumen keputusan rapat dari Syuriah alias lembaga NU tertinggi yang ngatur arah keagamaan dan menjaga kemurnian ajaran.
Nah, rapat yang dihadiri 37 dari 53 anggota itu memuat keputusan yang terdengar sangat keras. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, diminta mundur dalam tiga hari atau akan diberhentikan. Dokumen itu bahkan tercantum dengan tanda tangan Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Dalam dokumen itu, Syuriah ungkapin dua alasan. Pertama, undangan Peter Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Dia dikenal publik sebagai tokoh pro-Israel. Syuriah menilai kehadirannya bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yakni moderasi ala NU yang anti-ekstrem, menghargai tradisi, dan jelas punya posisi moral pro-kemanusiaan. Bahkan dianggap melanggar Qanun Asasi NU, semacam piagam dasar ideologis NU. Kedua, tentang tata kelola keuangan PBNU yang “mengindikasikan pelanggaran” terhadap ART NU. Dalam risalah, kondisi ini disebut bisa membahayakan badan hukum NU sebagai organisasi resmi yang tunduk pada aturan negara.
Tapi situasinya berubah total ketika pihak-pihak utama angkat bicara. Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur karena belum menerima dokumen resmi apa pun. “Sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mundur dari Ketua PBNU,” ucapnya di Surabaya setelah bertemu Ketua PWNU se-Indonesia. Dia menegaskan punya mandat lima tahun dari Muktamar ke-34 di Lampung, dan berniat menyelesaikan amanah itu sampai 2026. Dia juga mempertanyakan keabsahan administratif risalah, termasuk validitas tanda tangan digital. Ditambah lagi, sebenarnya Gus Yahya juga sudah meminta maaf secara terbuka soal undangan Berkowitz. Dia menyebut itu “kekhilafan” karena kurang cermat, dan menegaskan posisi PBNU tetap konsisten mendukung Palestina tanpa perubahan apa pun.
Balik lagi soal risalah, anehnya, Rais Aam sendiri, orang yang namanya tertera di risalah membantah bahwa ia pernah mengeluarkan keputusan pemecatan. Beberapa pernyataannya menyebut risalah tersebut bukan keputusan resmi Syuriah dan tidak mewakili sikap kelembagaan. Katib Aam KH Ahmad Said Asrori juga menegaskan bahwa rapat itu sebetulnya hanya meminta tabayyun, bukan menurunkan ketua umum. Sekjen PBNU Gus Ipul pun meminta warga NU tetap tenang dan menunggu mekanisme resmi.
Dari situ terlihat jelas: ini bukan semata soal Berkowitz atau soal tata kelola. Publik sebenarnya sedang menyaksikan tumpang-tindih komunikasi internal. Ada dokumen yang keluar sebelum difinalisasi, ada faksi yang membaca rapat dengan tafsir berbeda, dan ada otoritas Syuriah yang belum satu suara. Apakah ini kabar disinformasi? Ya nggak bisa dikonklusikan kayak gitu. Soalnya, dokumennya mungkin benar ada di internal, tapi keabsahannya yang diperdebatkan. Tapi, kebocoran dokumen yang belum diverifikasi selalu menciptakan ruang spekulasi—yang akhirnya dibaca publik sebagai perebutan otoritas antara Syuriah dan Tanfidziyah. Buat jamaah, hasilnya cuma satu: NU terlihat gonjang-ganjing, dan itu menimbulkan keresahan.
Kami di Gerakan PIS melihat tiga hal penting terkait kisruh ini. Pertama, NU tentu berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Kedua, ketika dokumen internal yang belum sah sudah terlanjur bocor ke publik, transparansi bukan lagi pilihan pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Publik berhak tahu mana keputusan resmi, mana yang belum final. Ketiga, kritik moral soal undangan Berkowitz dan isu tata kelola harus diselesaikan lewat tabayyun dan audit prosedural. Bukan lewat manuver yang membuat suasana makin panas.
NU adalah jangkar ketenangan sosial di Indonesia. Maka rekonsiliasi internal yang tertib, terbuka, dan memuliakan mekanisme organisasi lebih penting daripada drama narasi yang saling bertabrakan. Akhirnya, PIS mengajak semua pihak kembali ke kedewasaan berorganisasi: luruskan informasi, buka prosesnya, dan jaga kepercayaan publik. Karena kalau informasi jernih dan mekanisme ditegakkan, NU tetap kuat dan umat gak perlu lagi resah melihat drama yang gak perlu.
Yuk, kita jaga NU dari perpecahan internal!
