Isu soal sosok “J” yang disebut bakal jadi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lagi ramai dibahas. Bukan cuma publik yang penasaran, bahkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, ikut buka suara. Dalam unggahan di akun X miliknya, Said mengaku punya “info A-1000” soal alasan PSI belum umumkan siapa sosok “J” tersebut. Katanya, nama itu sengaja dirahasiakan karena akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan enam partai politik sekaligus.
Said menyebut enam partai itu adalah PSI, Projo (Pro Jokowi), Golkar, PAN, PPP, dan NasDem yang disebut masih “alot”. Ia juga menyinggung dua sosok lain, yaitu “Parcok” dan “Termul”, yang katanya berperan di balik layar. “Parcok” diduga maksudnya Pasukan Cokro, sedangkan “Termul” plesetan dari Ternak Mulyono — dua istilah yang lagi sering muncul di media sosial.
Publik kemudian menebak, siapa sebenarnya sosok “J” ini. Dugaan kuat tentu mengarah ke Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dugaan itu makin kuat setelah Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, memberikan dua topi bertuliskan huruf “J” kepada Jokowi saat pertemuan. Momen itu diunggah di akun Instagram-nya pada 27 Oktober lalu dan langsung viral. Dalam video itu, Jokowi terlihat santai berbincang dengan Raja Juli. Saat ditanya soal makna huruf “J”, Jokowi cuma tersenyum dan bilang, “Kan sudah disampaikan Ketum PSI bahwa ketua Dewan Pembinanya inisialnya J. Tapi J-nya siapa, tanya ke Ketum PSI.”
Walau PSI belum memberi pengumuman resmi, publik menilai tanda-tanda itu sudah cukup jelas. Dan mungkin memang benar. Tapi yang justru ngawur adalah klaim Said Didu bahwa Pak Jokowi akan jadi Ketua Dewan Pembina enam partai sekaligus. Klaim itu ngawur karena tidak disertakan bukti yang valid. Tapi nggak heran sih Said Didu sering lontarin tuduhan tak berdasar ke Pak Jokowi.
Januari 2025, ia menuding ada lima klaster dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi — mulai dari proyek besar seperti IKN hingga bansos untuk pencitraan. Tentu aja omongannya ini ngaco karena nggak disertakan data yang valid. Ia juga menuding proyek PIK-2 di Tangerang melanggar konstitusi dan menuduh pemerintah “menjual negara” lewat aturan tambang. Ini juga gaada bukti yang kuat.
Dari sini terlihat jelas, tuduhan Said Didu ngawur dan nggak berdasar. Ini memperpanjang daftar omongan Said Didu yang seringkali ngaco karena tidak ada satupun bukti yang memperkuat gagasannya. Tentu ini jadi masalah serius. Ketika tokoh publik berbicara tanpa dasar jelas, dampaknya bisa lebih besar daripada cuitan warganet biasa. Publik mudah percaya, media sosial jadi gaduh, dan persepsi pun terbentuk sebelum fakta muncul. Ini bukti bahwa hoaks dan misinformasi tidak selalu datang dari akun anonim, tapi juga bisa dari figur publik.
Jadi, sebelum percaya dan ikut nyebarin, penting buat nanya dulu — ini fakta, atau cuma fantasi politik yang dibungkus rapi? Yuk, jadi masyarakat yang kritis dan nggak mudah terpedaya sama tokoh publik yang asal bicara tanpa fakta!
KATEGORI: PENCERAHAN
