Kacau! Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, ngaco banget. Masa katanya tunjangan rumah pimpinan DPRD Jabar sebesar 71 juta rupiah per bulan masih kurang. Apa dia nggak liat kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat seperti apa.
Curhatan itu ia sampaikan saat konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, 9 September lalu. Dia menyampaikan tunjangan rumah pimpinan DPRD Jabar sebesar 71 juta per bulan. Sementara anggota 62 juta rupiah per bulan. Nominal itu belum dipotong pajak progresif 30 persen. Jadi kalo udah dipotong, pimpinan DPRD nerima 49,7 juta sebulan. Sedangkan anggota dewan 43,4 juta sebulan. Iswara bilang segitu nggak cukup buat beli rumah di Bandung. Katanya banyak anggota DPRD akhirnya sewa atau kontrak.
Pernyataan Iswara langsung dikecam warganet. ”Kerja paling lama 5 tahun tuntutannya harus punya rumah.” ”Sementara rakyat banting tulang puluhan tahun belum tentu punya rumah,” komen netizen. ”Ada kewajiban negara beliin kalian rumah? Kewajiban negara itu mensejahterakan rakyat!” timpal yang lain. ”Blok, rakyat gajinya 2–5 juta apa cukup buat beli rumah,” ujar netizen lain.
Iswara beralasan tunjangan diberikan karena anggota DPRD wajib berkedudukan di ibu kota provinsi. Sementara mereka nggak dapat rumah dinas. Katanya itu diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Tapi pernyataan pejabat publik ini jelas problematik. UMP Jawa Barat tahun 2025 cuma Rp2,19 juta per bulan. Angka itu patokan minimal gaji buruh. Di saat sama, 7,02% penduduk Jabar hidup di bawah garis kemiskinan. Itu setara 3,65 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 6,7%. Dengan kondisi begini, wajar rakyat ngamuk lihat pejabat merasa Rp71 juta kurang.
Lagian emang tugas rakyat beliin rumah pejabat? Kan sebagian besar dewan udah punya rumah pribadi. Kalau pun harus tinggal di luar kota, kontrak atau sewa jauh lebih realistis. Di Bandung harga sewa rumah atau apartemen premium cuma Rp5–10 juta per bulan. Toh setelah pajak, mereka masih terima hampir 50 juta. Nominal segitu tetap besar banget.
Dari sisi fiskal juga bikin geleng-geleng. Bayangin, ada 120 anggota DPRD Jabar. Kalo masing-masing terima Rp62–71 juta per bulan, totalnya bisa ratusan miliar setahun. Uang segitu bisa dialihkan ke rumah subsidi, sekolah, puskesmas, sampai program kerja untuk tekan pengangguran. Kenapa harus ngeluh, padahal duitnya uang rakyat.
Publik juga berhak menuntut transparansi. Masa anggota dewan penerima tunjangan nggak punya rumah pribadi? Gimana isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka? Kalau sudah punya properti, apa alasan menerima tunjangan sebesar itu? Mekanisme sekarang jelas longgar. Tunjangan harus berbasis bukti: reimburse sesuai sewa atau KPR dengan plafon wajar. Kalau udah punya rumah, mestinya nggak usah dikasih.
Intinya cuma satu: rakyat tiap hari bayar pajak buat pelayanan publik. Bukan untuk gaya hidup pejabat. Kalau ada dana besar, arahkan ke kebutuhan masyarakat luas, bukan buat rumah mewah. Transparansi itu harga mati. Kalau DPRD dan pemda serius mau bangun kepercayaan rakyat, langkah pertama bereskan tunjangan rumah ini. Tata ulang secara terbuka, adil, dan proporsional.
Prioritas anggaran selalu cerminan nilai pemerintahan. Rakyat Jawa Barat pantas dapat prioritas lebih tinggi daripada alasan “tunjangan kurang buat rumah”. Semoga pemda mau mengkaji ulang tunjangan ini. Yuk jadi pejabat yang benar-benar merakyat!
KATEGORI: PENCERAHAN
