Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie ini keterlaluan banget. Masa dia mengajukan pengadaan dua meja biliar buat di rumah dinasnya dan wakilnya. Total anggarannya fantastis banget, hampir setengah miliar. Sebagai wakil rakyat, dia gak sensitif banget terhadap kondisi masyarakat. Padahal pada saat yang sama pemerintah sedang berupaya melakukan efesiensi anggaran. Kebutuhan publik lebih mendesak untuk dipikirkan daripada fasilitas hiburan di rumah dinas. Apalagi rumah dinas itu sejatinya untuk menunjang tugas kenegaraan, bukan fasilitas rekreasi pribadi. Penggunaan anggaran publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Andie beralasan, meja biliar itu nantinya akan digunakan untuk tempat alternatif atlet biliar Sumsel berlatih. Ternyata politisi Golkar itu juga Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel. Tapi alasan Andie tersebut terkesan dipaksakan. Karena fasilitas olahraga bagi atlet seharusnya ditempatkan di ruang publik. Tujuannya agar bisa diakses secara bebas oleh mereka. Rumah dinas pimpinan dewan bukan pusat pelatihan olahraga daerah. Argumentasi Andie tersebut justru memperkuat kesan pembenaran terhadap fasilitas hiburan di rumahnya.
Untungnya pengadaan meja biliar tersebut baru tahap perencanaan. Dengan terendusnya niat kurang elok tersebut, semoga rencana itu dibatalkan. Masyarakat berharap para wakil rakyat menunjukkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Anggaran daerah bukanlah aset untuk memfasilitasi gaya hidup para elite.
Pengamat politik Bagindo Togar menilai pengadaan meja biliar tersebut tidak mendesak. Setiap belanja yang tidak prioritas akan memancing kecurigaan publik. Terlebih jika belanja tersebut berkaitan dengan fasilitas untuk elite politik. Biliar juga sering diasosiasikan sebagai olahraga kalangan tertentu saja. Hal ini menimbulkan kesan eksklusivitas di tengah tuntutan kesederhanaan pejabat publik. Wakil rakyat seharusnya menunjukkan empati terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Di tengah kondisi konflik global yang tidak menentu, imbas perekonomiannya akan segera terasa di Indonesia. Gaya hidup mewah di lingkungan pejabat hanya akan memperlebar jarak sosial dengan rakyat.
Bagindo juga khawatir, meja biliar itu hanya awal dari tuntutan DPRD Sumsel. Dia mengingatkan potensi munculnya tuntutan fasilitas lain seperti mini golf atau lapangan padel. Wakil rakyat seharusnya menjadi contoh integritas dan kesederhanaan. Tapi rencana pengadaan meja biliar itu justru memunculkan kesan hedonisme mereka. Akibatnya muncul anggapan, para wakil rakyat lebih sibuk memikirkan kenyamanan pribadi daripada nasib rakyatnya.
Padahal DPRD Sumsel telah menerima pendapatan yang sangat besar dari negara. Anggota DPRD Sumsel membawa pulang sekitar Rp44 juta per bulan setelah dipotong pajak. Dalam bulan reses penghasilan mereka bahkan dapat mencapai hampir Rp60 juta. Total pendapatan tahunan anggota dewan diperkirakan mencapai Rp590 juta hingga Rp630 juta. Ketua dan wakil ketua juga menerima berbagai fasilitas seperti rumah dan kendaraan dinas. Selain itu mereka memperoleh dana operasional jabatan setiap bulan. Masih ada pula uang THR, gaji ke-13 dan uang jasa pengabdian. Dengan tingkat pendapatan tersebut, tidak pantas jika fasilitas hiburan masih dibebankan pada APBD.
APBD adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Setiap rupiah anggaran harus memiliki manfaat publik yang jelas. Pengadaan meja biliar di rumah dinas DPRD sulit memenuhi prinsip tersebut. Ini adalah ironi jika membandingkan antara meja biliar dan kebutuhan pendidikan atau pelayanan publik di Sumsel. Banyak sekolah masih kekurangan meja belajar bagi siswa. Banyak fasilitas kesehatan daerah juga membutuhkan perbaikan. Wakil rakyat perlu mengingat bahwa jabatan mereka lahir dari mandat rakyat. Mandat tersebut menuntut sikap sederhana dan bertanggung jawab. Semoga saja rencana pengadaan meja biliar itu dibatalkan. Ayo kawal terus para pejabat publik kita, agar mereka tidak semena-mena.
