Gaya hidup Wali Kota Samarinda, Andi Harun, lagi jadi sorotan. Dia dituding tidak peka dengan kondisi masyarakatnya. Baru-baru ini Pemkot Samarinda ketahuan menyewa mobil mewah untuk menunjang aktivitasnya. Mobil yang disewa pun tidak kaleng-kaleng, yaitu Land Rover Defender, salah satu SUV premium yang sangat mewah. Biaya sewanya juga tidak main-main, sekitar Rp160 juta per bulan. Angka ini langsung menuai kritik. Andi dianggap tidak mencerminkan semangat efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Apalagi mobil Land Rover Defender ini ternyata sudah disewa sejak tahun 2023, dan kontraknya baru akan berakhir pada Oktober 2026. Artinya, masa sewanya sudah sekitar empat tahunan. Kalau dihitung-hitung, biaya sewanya mencapai sekitar Rp7,3 miliar. Padahal harga satu unit Land Rover Defender baru sekitar Rp3 sampai Rp4 miliar. Jadi biaya sewanya bahkan dua kali lipat dari harga mobilnya. Pemkot dianggap menghambur-hamburkan uang negara, apalagi uang itu berasal dari APBD yang sumbernya dari pajak masyarakat.
Pihak Pemkot akhirnya buka suara. Katanya, mobil itu dipakai untuk menunjang mobilitas wali kota, terutama saat turun ke lapangan di daerah yang rawan banjir atau memiliki medan berat. Bagi masyarakat, ini tak masuk akal dan dianggap sebagai pemborosan yang luar biasa. Apalagi jika melihat kondisi masyarakat Samarinda. Data menunjukkan ada puluhan ribu warga masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Belum lagi persoalan infrastruktur kota yang masih sering dikeluhkan warga, mulai dari drainase, jalan rusak, hingga pelayanan publik yang belum merata.
Karena itu, kebijakan sewa mobil ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk membantu masyarakat dan membangun infrastruktur, bukan untuk fasilitas mewah pejabat. Ironisnya, pemborosan seperti ini terjadi di saat pemerintah pusat sedang gencar menyerukan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto sendiri berkali-kali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran negara dan daerah. Ia meminta seluruh pejabat menggunakan anggaran dengan bijak dan menghindari pemborosan.
Untungnya, di tengah gaya hedon dan boros para pejabat, masih ada beberapa pejabat yang menunjukkan sikap berbeda. Misalnya Dedi Mulyadi, yang sering dipuji masyarakat karena gaya hidupnya yang sederhana. Ia dikenal sering turun langsung ke kampung-kampung untuk mendengar keluhan warga. Dedi juga menolak dibelikan mobil dinas, dan memilih menggunakan mobil pribadinya sebagai mobil operasional. Contoh lain yang lagi viral adalah bupati Situbondo yang akrab disapa Mas Rio. Ia sering terlihat menyapa warga lewat live TikTok, mendengar langsung keluhan masyarakat. Setelah itu, Mas Rio langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Sikap seperti inilah yang membuat mereka dipuji sebagai pemimpin yang benar-benar menjadi pelayan masyarakat.
Karena itu, masyarakat juga harus cerdas dalam memilih pemimpin dan tidak mudah tergiur politik uang. Publik perlu tahu mana pejabat yang benar-benar melayani rakyat, dan mana yang justru lebih sibuk menikmati fasilitas kekuasaan. Masyarakat harus kritis dan tidak boleh diam. Uang negara adalah uang rakyat, dan setiap rupiah yang keluar dari APBD seharusnya kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat. Yuk, kawal terus uang rakyat!
