Pungutan liar (pungli) di salah satu SMA Negeri di Jakarta Pusat ini benar-benar kelewatan. Masing-masing siswanya dimintain duit sampai jutaan untuk kegiatan yang nggak penting. Informasi ini diungkap Ayu, salah satu wali murid kelas 12. Ayu bukan nama sebenarnya.
Informasi ini bermula ketika Ayu dapet chat WhatsApp dari koordinator kelas anaknya tanggal 16 Maret lalu. Ayu kaget banget karena chat itu intinya berisi daftar biaya kegiatan yang harus ditanggung orangtua siswa. Pesan itu berisi foto yang berjudul “Kebutuhan Kegiatan, Support Orang Tua”. Rinciannya, doa bersama Rp5 juta. Ujian tulis dan praktik totalnya Rp 21 juta. Biaya perpisahan di hotel totalnya Rp 183 juta. Biaya kenangan untuk sekolah totalnya Rp 6 juta. Kenangan guru totalnya Rp 10,5 juta. Transportasi guru totalnya Rp 9 juta. Buku tahunan sekolah (BTS) totalnya Rp 75 juta. Dan biaya kegiatan-kegiatan lainnya. Grand totalnya Rp 284,5 juta.
Biaya itu dibagi ke seluruh siswa kelas 12 yang berjumlah 216 anak. Artinya, setiap orangtua siswa harus bayar sekitar Rp1,35 juta. “Saya sangat kaget karena doa bersama dan ujian ini dikenakan biaya yang begitu besar dan dibebankan kepada wali murid,” kata Ayu kepada pada 17 Maret lalu. “Padahal sekolah ini negeri, bukan swasta,” lanjutnya.
Pada saat yang sama, anak Ayu itu punya kembaran yang sekolah di SMA Negeri berbeda di Jakarta Pusat. Di sekolah kembaran anak Ayu itu, nggak ada pungutan biaya perpisahan. Ayu pun jadi curiga dan bertanya ke Komite Sekolah soal pungutan biaya perpisahan. Ketua Komite Sekolah itu nggak kasih jawaban sama sekali sampai sekarang. Ayu yakin ini pungutan liar karena nggak ada surat edaran resmi dari sekolah ataupun dinas. Apalagi Dinas Pendidikan udah jelas-jelas melarang perpisahan di luar sekolah. Tapi sekolah tetap aja ngotot mau ngadain. Dan yang dikorbankan orangtua siswa.
Sampai informasi ini diberitakan media, pihak sekolah masih bungkam. Kasus ini menambah rentetan kasus pungli di dunia pendidikan yang terbongkar. Di SMK Modis Tenjo, Bogor, misalnya, orangtua siswa disuruh bayar uang bangku Rp 250 ribu. Padahal di sekolah negeri nggak ada biaya semacam itu. Yang makin bikin nyesek, di sekolah itu ada laporan orangtua siswa tidak mendapat dana Program Indonesia Pintar (PIP) selama 8 tahun. PIP adalah bantuan dari pemerintah pusat buat siswa kurang mampu supaya mereka nggak putus sekolah.
Informasi soal kejahatan ini baru terekspos setelah dibongkar influencer Ronald Sinaga, alias Broron. Dua kasus di atas adalah bukti pungli di sekolah itu masih terjadi sampai hari ini. Modusnya, membebankan biaya kegiatan yang sudah ditanggung negara kepada orangtua siswa. Juga biaya kegiatan nggak penting. Walhasil orangtua siswa harus mengorbankan tabungan untuk membayarnya. Bahkan nggak sedikit orangtua yang meminjam ke pinjol.
Sekolah harusnya jadi tempat untuk menanam dan memanen bibit unggul yang akan membangun bangsa ini di masa mendatang. Tapi di tangan orang-orang yang culas, sekolah justru dimanfaatkan sebagai lahan bisnis. Pungli di sekolah negeri nggak boleh dibiarkan. Pemerintah, terutama dinas pendidikan, harusnya turun tangan. Kalau nggak ada tindakan tegas, praktik kayak gini bakal terus berulang. Akan makin banyak siswa dan orangtua siswa yang jadi korban.
Kalau ada pungli di sekolah kamu, jangan diam ya. Kamu harus speak up dan lawan. Yuk, sama-sama kita berantas pungli di sekolah!
**KATEGORI: P3ALD**
