Bayangin, kita bayar pajak tiap bulan. Pajak itu masuk ke negara, lalu sebagian pajak itu jadi gaji wakil rakyat kita di DPR. Dengan gaji itu, mereka harusnya hadir rapat, bikin undang-undang, awasi pemerintah. Nah saat ini lagi ada wacana buat motong gaji anggota DPR yang gak hadir rapat. Ehhh anggota DPR asal PDIP, Adian Napitupulu bikin pernyataan yang bikin kita garuk-garuk kepala.
Intinya dia menolak usulan itu. Katanya, kinerja dewan itu nggak bisa cuma diukur dari absensi rapat. Karena, menurut dia, ada juga dedikasi wakil rakyat memperjuangkan aspirasi langsung di lapangan. Dia bahkan bilang, kalau terlalu fokus ke absensi, nanti DPR bisa “terjebak absensi”.
Loh, terjebak absensi gimana maksudnya? Bukannya hadir rapat itu memang kewajiban dasar anggota DPR? Apalagi di DPR, hadir rapat itu ada uang rapatnya juga. Jadi, aneh banget kalau ada yang keberatan gajinya dipotong gara-gara bolos. Logikanya sederhana: kalau nggak kerja sesuai aturan, ya jangan harap gaji full. Sama kayak pegawai kantoran: absen seenaknya, pasti kena potong gaji.
Nah, DPR itu ada mekanisme reses. Reses adalah waktu khusus anggota dewan turun ke dapil alias daerah pemilihannya. Data resmi DPR RI: dalam satu tahun sidang, ada beberapa kali masa persidangan, dan setiap persidangan ditutup dengan reses. Contoh tahun ini, reses Maret–April 2025 berlangsung hampir 3 minggu. Artinya, ada waktu jelas untuk serap aspirasi rakyat di daerah. Bahkan, untuk sekali masa reses, anggota DPR dapat tunjangan sekitar Rp 750 juta. Kalau setahun ada 5 kali reses, totalnya bisa sampai Rp 3,75 miliar per anggota. Jadi alasan “turun ke rakyat” di luar jadwal rapat Senayan sebenarnya lemah banget. Karena waktu untuk melakukan turun ke warga sudah difasilitasi.
Apakah itu sudah dimanfaatkan dengan maksimal? Kami sih sangsi… Coba penonton, “Pernah nggak lihat wakil rakyat kita datang ke acara warga?” Atau minimal, “Pernah nggak diundang tim aleg untuk kumpul serap aspirasi?” Hampir pasti, sebagian besar jawabnya: nggak pernah. Jadi, jangan-jangan reses itu cuma formalitas. Jadi, jangan-jangan mereka emang gak turun ke warga, tapi tunjangan yang mencapai miliaran tetap cair.
Itulah kenapa argumen Adian terasa janggal. Kalau memang aspirasi rakyat itu penting, buktikan aja dengan hadir di dua-duanya: rapat Senayan dan reses di dapil. Jangan pilih salah satu, apalagi pakai dalih seolah absensi rapat nggak penting. Karena justru di rapat, kebijakan negara diputuskan. Rakyat nitip nasibnya lewat kebijakan, lewat undang-undang, lewat APBN. Kalau anggota DPR bolos rapat, berarti dia nggak ikut ambil keputusan penting itu. Jadi jelas ya argumentasi Adian rapuh banget. Rakyat butuh wakil yang kerja nyata: hadir rapat, hadir di dapil, bukan cuma hadir di kamera!
