Jakarta, PIS – Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 1966. Para pengurus, anggota, dan simpatisannya diburu, ditangkap, dan dibunuh. Sejumlah laporan menyebut, yang dibunuh sedikitnya mencapai 500 ribu orang. Meski begitu, stigma terhadap PKI terus dilanggengkan sampai sekarang. Dampaknya, anak-cucu PKI masih tidak diterima keberadaannya di tengah masyarakat. Mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif. Itu tercermin dari temuan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada peringatan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni lalu. Survei itu dilakukan terhadap 1220 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara random pada 10-17 Mei 2022. Survei menunjukkan 77 persen warga menyatakan keberatan jika warga berlatar PKI menjadi tetangga mereka.
81 persen warga menyatakan keberatan jika warga berlatar PKI menjadi guru di sekolah negeri. 83 persen warga menyatakan keberatan jika warga berlatar PKI menjadi pejabat pemerintah. Seluruh angka itu menunjukkan tingginya kecurigaan terhadap mereka yang dianggap terhubung dengan PKI. Terutama, tentu saja, anak dan cucu PKI. Padahal, anak dan cucu tersebut tak ada kaitannya denga apa yang dianggap sebagai kejahatan PKI di masa lalu.
Diskriminasi terhadap anak-cucu PKI, misalnya, diakui sendiri oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Dia mempertanyakan mengapa anak-cucu PKI tidak dibolehkan mendaftar menjadi calon prajurit TNI. Padahal tidak ada aturan yang menjadi dasar atas kebijakan tersebut. Menurut Andika, TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 melarang PKI serta ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara aturan mengenai keturunan anggota PKi sama sekali tidak ada. Atas dasar itu, Panglima Andika lalu menghapus larangan anak-cucu PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI. Mudah-mudahan langkah Panglima TNI ini bisa menggerus stigma dan ikut membantu proses penerimaan anak-cucu PKI di tengah masyarakat. Jangan ada lagi penolakan dan diskriminasi terhadap anak-cucu PKI.
