Lagi heboh seorang anggota DPR RI ngaku susah banget dapet duit halal. Dan ini bukan anggota DPR biasa ya. Dia Wakil Ketua Komisi II DPR, namanya Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar.
Dia ngomong blak-blakan banget. Katanya, politik di Indonesia tuh ribet banget kalau mau bersih 100%. Karena itu katanya, dia sampai nggak selalu jujur ke keluarganya soal asal duit. Katanya sih bukan berarti dirinya mau nyolong… tapi katanya, realitanya emang gitu.
Kenapa bisa begitu? Karena sistemnya udah kebentuk kayak lingkaran setan. Proyek-proyek, deal-deal politik, bantuan konstituen… semuanya ada “biaya politiknya”. Kalau nolak ikut main… ya siap-siap disingkirkan. Jadi kalau mau bertahan, kadang harus tutup mata. Dan dia bilang… bahkan anggota DPR pun nggak yakin semua uangnya halal.
Lah… kalau gitu, gimana nasib rakyat yang diwakilkan? Masalah kayak gini bukan cuma soal moral orangnya. Tapi soal sistem yang bikin orang baik pun jadi serba salah. Karena yang main kotor nggak cuma satu dua. Ini udah kayak budaya. Seringkali semua pihak dibuat “happy” biar nggak ketahuan. Masalahnya… rakyat nggak pernah diajak ngomong soal ini.
Yang kita lihat cuma pencitraan dan janji manis. Padahal di belakang layar… ya begini kenyataannya. Terus… harus gimana dong? Pertama, kita harus sadar bahwa masalahnya bukan cuma oknum. Ini sudah menjadi budaya. Kalau sudah seperti ini gak cukup hanya diganti orang, harus dibongkar sistemnya.
Kalau cuma ganti orang, sistem busuknya praktek korupsi itu akan tetap jalan. Mau tidak mau harus ada transparansi anggaran. Semua anggota DPR wajib bikin laporan kekayaan yang detail dan gampang diakses publik. Publik harus punya akses buat ngawasin kerja DPR real time. Dana reses, kunjungan kerja, sampai fasilitas… semua harus dibuka. Bukan cuma laporan PDF yang nggak bisa dicek kebenarannya.
Kedua, rakyat harus lebih galak nuntut akuntabilitas. Kalo perlu nyalain CCTV 24 Jam. Jangan cuma marah di medsos terus lupa pas pemilu. Kalau anggota DPR main kotor, viralin, desak, laporin. Ketiga, yang paling penting kurangi biaya politik yang bikin calon DPR terpaksa “balikin modal” setelah kepilih.
Selama nyalon itu mahal, selama itu juga akan ada motif “balikin modal” dengan cara nggak halal. Kita juga butuh reformasi pendanaan partai dan kampanye. Jadi nggak ada lagi alasan “politik itu mahal”.
Terakhir, ingat… Pernyataan kayak Arse ini harusnya bukan buat kita maklum. Tapi jadi alarm bahwa selama ini sistem di DPR rusak. Kita semua harus bergerak memperbaikinya. Karena kalau kita diem, sistem yang rusak ini nggak akan berubah. Kalau sistem nggak berubah, siapapun yang masuk… endingnya sama. Dan kita cuma dapat janji… tanpa perubahan nyata.
Jadi mulai sekarang, kita jangan cuma jadi penonton. Kita jadi pengawas, pengkritik, sekaligus penentu nasib di kotak suara. Kalau mereka nggak bisa bersih, ya kita cari yang mau dibersihin bareng-bareng rakyat. Gunakan hak pilih buat bersih-bersih di pemilu nanti, pilih yang mau transparan, mau dilaporin rakyat, dan berani ubah sistem. Ayo desak reformasi pendanaan politik kita!
