Anies paling banyak nerbitin izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta? Beneran?
Jadi, dalam debat calon presiden semalam, Anies Baswedan ditanya soal keluhan kelompok minoritas agama yang dipersulit untuk membangun rumah ibadah. Calon presiden nomor urut 1 itu lalu mengklaim apa yang sudah dilakukannya selama jadi Gubernur Jakarta terkait hal itu. Anies bilang, selama menjabat dia banyak menuntaskan persoalan izin pendirian gereja yang macet selama puluhan tahun. Saat itu, katanya, ada banyak antrian perizinan pendirian tempat ibadah kelompok minoritas di Jakarta yang nggak kunjung selesai. Anies lantas mengklaim dalam sejarah Gubernur Jakarta, dia yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah.
Nah, tiga media massa online men-challenge klaim Anies itu. Tiga media massa online itu adalah Berita Satu, Viva, dan CNBC Indonesia. Tiga kanal berita itu merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sebagai pembanding. Dikatakan, ada penurunan jumlah Gereja Prostestan di Jakarta selama 2018 sampai 2022. Angkanya, 2.724 unit pada 2018 jadi 1.293 pada 2022. Artinya, Gereja Protestan turun 1.449 unit selama rentang masa kepemimpinan Anies sebagai gubernur. Gereja Katolik, Pura, Vihara, dan Kelenteng memang mengalami peningkatan, tapi nggak signifikan.
Gereja Katolik yang semula 45 unit pada 2018 jadi 47 unit di 2022. Pura dari 29 unit jadi 32 unit. Vihara dari 263 unit jadi 289 unit. Kelenteng dari 4 unit jadi 5 unit. Rumah ibadah yang melonjak tajam adalah masjid dan mushola. Masjid dari 2.927 unit jadi 3.476 unit, meningkat 549 unit. Mushola dari 2.775 unit jadi 3.550 unit, meningkat 775 unit. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menyangsikan klaim Anies itu.
Dia menyebut sejumlah kasus penolakan pendirian gereja yang nggak selesai di masa kepemimpinan Anies. Misalnya, kasus penolakan atas rencana alih fungsi salah satu rumah di sana jadi gereja oleh Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera, Jakarta Selatan, pada 2019. Juga kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu yang sampai sekarang nggak kunjung berdiri. Jadi jelas, apa yang disampaikan Anies dalam forum debat capres itu cuma klaim yang nggak didukung data yang solid. Itu nampaknya dilakukan Anies untuk mengubur imagenya selama ini yang dianggap sebagai ‘bapak politik identitas’.
Semoga kita nggak terkecoh memilih calon presiden yang pintar mengolah kata, tapi jeblok dalam soal rekam jejak. Yuk, jadi pemilih yang cerdas!
