Serius operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa diawasi negara? Infonya di bandara itu nggak punya petugas imigrasi dan nggak ada bea cukai. Bahkan, bandara itu disebut-sebut sebagai “wilayah bebas kontrol”. Apa bener begitu? Semua itu info yang menyesatkan ya. So, please, jangan dipercaya.
Just info, Morowali punya dua bandara berbeda dengan fungsi yang juga beda. Yang pertama adalah Bandara Maleo, bandara umum milik Pemkab Morowali. Bandara ini resmi, diawasi penuh negara, dan fasilitasnya lengkap termasuk imigrasi dan bea cukai. Bandara inilah yang melayani penerbangan umum untuk masyarakat dan sektor pemerintahan.
Yang kedua adalah Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), bandara milik konsorsium industri Indonesia–Tiongkok yang mengelola kawasan industri Morowali. Statusnya adalah bandara khusus/privat, bukan bandara publik. Tugasnya cuma melayani mobilitas internal kawasan industri, terutama logistik dan karyawan.
Nah, karena ini bandara khusus, aturan yang berlaku juga beda. Bandara privat di Indonesia nggak diwajibkan punya pos imigrasi atau bea cukai. Kenapa? Karena mereka nggak melayani penerbangan umum, apalagi internasional. Pengamat dari ITB, Mohammad Abdul Kadir Martoprawiro, menjelaskan bahwa Bandara IMIP benar-benar nggak boleh melayani penerbangan dari luar negeri. Artinya, nggak mungkin ada orang asing masuk lewat sana tanpa diperiksa negara. Semua pesawat dari luar negeri ‘’wajib’’ masuk dulu ke bandara internasional resmi seperti Makassar atau Manado, baru bisa terbang domestik ke Morowali.
Jadi, kalau ada pekerja asing yang mau ke kawasan IMIP, mereka tetap melewati pemeriksaan ketat di bandara internasional dulu. Baru setelah itu boleh lanjut perjalanan memakai pesawat domestik menuju bandara umum atau bandara khusus. Abdul Kadir negasin, “Bandara IMIP bukan bandara internasional dan memang tidak boleh menerima penerbangan luar negeri.” Ia sekaligus membantah anggapan bahwa kawasan IMIP menjadi wilayah “gelap” yang nggak terkontrol negara.
Permasalahan muncul karena banyak pihak mencampuradukkan fungsi dua bandara itu. Bandara Maleo itu resmi dan publik. Bandara IMIP itu privat dan sifatnya internal. Keduanya beda total dari sisi aturan, pengawasan, sampai fungsi operasional. Di Bandara Maleo, semua standar negara berlaku. Ada bea cukai, imigrasi, otoritas penerbangan, dan pengawasan keselamatan. Sementara di Bandara IMIP nggak melayani rute umum, jadinya nggak perlu pos imigrasi atau bea cukai.
Namun, isu ini tetap bikin masyarakat bingung. Apalagi di media sosial, banyak postingan viral yang kesannya memberi gambaran “Bandara asing bisa bebas keluar-masuk Morowali tanpa kontrol”. Padahal faktanya nggak begitu loh.
Bandara IMIP memang punya runway, tower, dan fasilitas penerbangan lengkap. Tapi semua itu hanya untuk kebutuhan perusahaan dan kawasan industri. Jadi nggak semua orang boleh masuk atau keluar dari sana. Juga nggak bisa dipakai untuk penerbangan komersial. Dan nggak bisa melayani penerbangan internasional.
Regulasi ini berdasarkan aturan resmi dari Kementerian Perhubungan. Bandara khusus memang bisa dibangun oleh perusahaan atau lembaga tertentu untuk kebutuhan operasional internal. Tapi tetap wajib tercatat di Kemenhub dan diawasi dari sisi keselamatan. Jadi, bukan berarti bandara IMIP “tidak ada pengawasan negara”. Pengawasannya tetap ada, tapi dalam bentuk lain, yaitu teknis penerbangan, perizinan, operasional, dan aturan penggunaan. Yang nggak ada adalah pos imigrasi dan bea cukai karena bandara itu memang tidak melayani publik.
Kasus ini jadi contoh bagaimana informasi yang kurang lengkap bisa bikin heboh. Banyak orang hanya lihat video viral tanpa tahu konteks sebenarnya. Faktanya Morowali punya dua bandara berbeda, dan itulah sumber salah pahamnya. Yang satu publik dan diawasi negara, yang satu privat dan tidak wajib punya imigrasi/bea cukai. Jadi tudingan “bandara gelap”, “tidak ada negara”, atau “akses asing bebas” itu nggak benar ya… Yuk, saring sebelum sharing!
