Kasus dugaan mark up dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan. Kali ini, datang dari SPPG atau dapur penyedia MBG Lembursitu, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang wanita yang mengaku sebagai mantan akuntan di sana berani buka suara. Pengakuannya kemudian viral setelah videonya beredar di media sosial, termasuk Instagram @infopolitik.official pada Rabu, 11 Maret lalu. Dalam video itu, ia membongkar dugaan manipulasi laporan keuangan. Ia menyebut praktik tersebut terjadi dalam proses pengadaan bahan pangan.
Salah satu contoh yang diungkap berkaitan dengan pembelian beras. Dalam dokumen, katanya, tercatat pembelian 11 karung beras. Namun kenyataannya, yang datang hanya 9 karung. Bahkan dalam kasus lain, pesanan 9 karung hanya dikirim 7. Meski demikian, laporan resmi tetap ditulis sesuai jumlah pesanan awal. Artinya, tetap dicatat 11 karung meski barang yang datang tidak sesuai. Pembayaran pun tetap dilakukan secara penuh. Bahkan, laporan ke Badan Gizi Nasional (BGN) juga tetap menggunakan angka penuh.
Kesaksian ini langsung memicu reaksi publik, memunculkan kekhawatiran yang lebih luas. Bisa saja ini terjadi pada pengadaan bahan lain, misalnya pada lauk-pauk, sayur, buah, atau bahan pelengkap lainnya. Tidak sedikit netizen menilai praktik seperti ini bukan hal baru di Indonesia. Bahkan, ada yang menyebut MBG berpotensi menjadi lahan korupsi baru. Di sisi lain, program MBG sendiri bertujuan menyehatkan dan mensejahterakan anak-anak Indonesia. Namun pada praktiknya, program ini justru menuai banyak protes dan penolakan. Kritik terus bermunculan, terutama di media sosial. Isu yang disorot meliputi besarnya biaya, ketepatan sasaran, hingga pelaksanaan di lapangan. Kritik juga menyasar kualitas gizi serta potensi korupsi.
Di tengah berbagai tuduhan tersebut, perlu disadari bahwa MBG bukan program yang sederhana. Memberi makan jutaan anak setiap hari membutuhkan sistem dapur, distribusi, penyimpanan, hingga standar kebersihan yang ketat. Tantangan itu menjadi jauh lebih kompleks di daerah terpencil. Risiko lain seperti makanan basi, keterlambatan distribusi, hingga kualitas yang buruk juga sangat mungkin terjadi. Tanpa pengawasan ketat, potensi korupsi dalam program besar seperti ini sangat tinggi. Dari pengadaan hingga distribusi, celah penyimpangan selalu ada jika tidak diawasi serius.
Namun, berbagai kritik ini bukan berarti MBG adalah ide yang buruk. Justru sebaliknya, program ini merupakan gagasan yang sangat mulia. Dampaknya bisa sangat besar jika dijalankan dengan benar dan bersih. Karena itu, pemerintah dituntut menjawab semua kritik ini dengan langkah konkret. Tujuannya jelas, agar MBG benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar kontroversi. Tanpa audit yang ketat, potensi penyimpangan akan terus terbuka. Kasus ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Bahwa program sebesar ini harus dibarengi sistem kontrol yang kuat. Sebab, niat baik saja tidak cukup tanpa pengawasan yang serius. Yuk, kita awasi terus Program MBG!
