Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen Rismanjaya, ditangkap Polda Metro Jaya. Dia dituduh menghasut anak-anak di bawah umur untuk ikut aksi anarkis. Kalau sampai Delpedro diadili, apakah itu berlebihan? Delpedro ditangkap pada 1 September.
Dia disebut menyebarkan hoaks provokatif, menghasut massa, dan merekrut pelajar. Polisi menilai tindakannya sebagai kejahatan moral sekaligus kemanusiaan. Pelajar yang seharusnya fokus belajar malah dijadikan pion kerusuhan. Fakta-fakta baru pun ikut terbongkar melalui akun Instagram @lampionnkri. Dikatakan, Delpedro adalah admin akun Blok Politik Pelajar. Akun ini dikenal penuh ujaran provokatif.
Jejak digitalnya memuat narasi kebencian, hasutan, dan ajakan revolusi jalanan. Pada 25 Agustus, akun Blok Politik Pelajar posting yang dianggap propaganda halus untuk menjerumuskan pelajar. “Ilmu kami adalah senjata. Suara kami adalah kekuatan. Aksi kami adalah perlawanan,” posting akun itu. Pada 28 Agustus, akun itu posting video pendemo ditangkap polisi dengan caption “jangan takut, lawan balik!”. Postingan ini diduga jelas menghasut melawan aparat. Pada 30 Agustus, akun itu posting video perusakan Halte MRT dan TransJakarta dengan caption “Jaga api-api perjuangan” disertai emot jari tengah. Postingan itu seolah membenarkan perusakan fasilitas umum.
Kami ingin memastikan kebenaran apa yang diposting akun Lampion NKRI terkait postingan akun Blok Politik Pelajar di Instagram. Saat diverifikasi, ditemukan akun Blok Politik Pelajar. Tapi, dikatakan akun Blok Politik Pelajar yang sebelumnya ditangguhkan. Sedangkan akun baru itu dikatakan sebagai akun backup. Nggak ditemukan bantahan akun ini adalah akun yang mencatut akun Blok Politik Pelajar sebelumnya. Pada 28 Agustus akun itu memposting video kerumuman orang-orang yang berjalan ke arah tertentu dengan caption “sejumlah pelajar STM dan mahasiswa demo”. Pada 30 Agustus akun itu memposting video halte Transjakarta yang dibakar dengan caption “Bertahanlah sedikit lama”. Akun ini nggak mengimbau demonstran untuk nggak merusak fasilitas publik. Itu artinya, akun ini sama sekali nggak mengeduksi siapa pun yang tergerak turun ke jalan karena postingannya untuk protes tanpa merusak fasilitas publik.
Setelah aksi perusakan dan pembakaran banyak fasilitas publik, terutama di Jakarta, akun ini baru bersuara soal itu. “Jangan Terprovokasi ! Aksi Massa bukan dengan Membakar Fasum,” caption postingan akun itu pada 1 September. Delpedro dijerat KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE. Penangkapannya memicu perdebatan publik. Di satu sisi, kesalahannya dianggap nggak bisa ditoleransi. Dari postingan akun itu, terlihat narasi provokatif, mengajak pelajar turun ke jalan, dan menormalisasi perusakan fasilitas publik. Tindakan ini melanggar hukum sekaligus etika. Anak-anak seharusnya nggak dilibatkan dalam aksi anarkis. Maka wajar Delpedro dijerat pasal berlapis.
Tapi, yang nggak kalah penting adalah proporsionalitas penegakan hukum. Apakah jalur pidana penuh satu-satunya pilihan? Restorative justice bisa jadi opsi lebih bijak, terutama karena kasus ini melibatkan anak-anak sebagai pihak dirugikan. Restorative justice itu ringkasnya fokus pada pemulihan, bukan sekadar menghukum pelaku. Pelaku diminta bertanggung jawab langsung atas perbuatannya, memahami dampaknya, dan berusaha memperbaiki kerugian atau hubungan yang rusak. Pelaku bisa diwajibkan minta maaf terbuka, dibatasi aktivitas digital, atau ikut program edukasi publik. Tujuan restorative justice bukan membebaskan pelaku, tapi memberi efek jera sekaligus edukatif.
Hukuman restorative justice bermanfaat nggak hanya bagi individu, tapi juga masyarakat luas. Restorative justice membantu menyeimbangkan hukum dengan keadilan sosial. Publik melihat negara tegas tapi tetap manusiawi. Restorative justice juga bisa mencegah kriminalisasi berlebihan. Dengan begitu, pelaku tetap bertanggung jawab, masyarakat mendapat edukasi, dan pelajar terlindungi dari jebakan provokasi serupa. Yuk, tegakkan hukum yang manusiawi tapi memberi efek jera!
