Ibu Kota Negara (IKN) yang ada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mungkin bakal resmi berdiri. Tapi ada satu hal yang bikin nyesek. Banyak gereja yang dilarang dibangun di sana! Fakta ini disampaikan akun @sobatkbb pada Minggu, 6 Oktober lalu. Disana tercantum berbagai kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di wilayah Kalimantan Timur. Kasusnya terjadi pada 19 Agustus 2024 dan menimpa Gereja Toraja Sungai Keledang, Samarinda.
Sebuah spanduk bertuliskan penolakan pembangunan rumah ibadah terpampang di sana oleh warga setempat. Kemudian pada 20 September mereka kembali memasang spanduk baru bertuliskan “Kami warga Sungai Keledang menolak adanya gereja” di depan kantor Kelurahan Sungai Keledang. 23 September Lurah Sungai Keledang justru menyampaikan pernyataan diskriminatif yang terkesan menyudutkan pihak Gereja.
Padahal pihak gereja sudah memenuhi persyaratan dukungan tanda tangan KTP 60 warga dan 90 pengguna.
Tapi persyaratan itu tidak digubris Lurah Sungai Keledang. Nggak cuma Gereja Toraja aja yang jadi korban diskriminasi pembangunan gereja di Kalimantan Timur. GPII Pos PI Sidorejo di Penajam Paser Utara dan GSJA Kutai Kartanegara juga sulit mendirikan rumah ibadah. Tapi sayangnya beredar kabar Presiden Joko Widodo akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Yang disayangkan lagi Perpres itu mengadopsi Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006. Padahal PBM itu selama ini menjadi salah satu yang mempersulit pendirian rumah ibadah.
Salah satu ketentuannya, kewajiban mendapat persetujuan dari 60 warga setempat dan 90 orang pengguna. Kalau ketentuan semacam itu dipelihara, Indonesia lama-lama mengalami darurat intoleransi. Bagaimanapun setiap warga berhak untuk memiliki kebebasan beragama, termasuk mendirikan rumah ibadah.
Semoga Presiden tidak menandatangani peraturan ini atau minimal direvisi terlebih dahulu agar semua warga bebas beribadah. Stop Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah!
