Gubernur Bali, I Wayan Koster, bikin heboh publik nih. Ia instruksikan seluruh ASN Pemprov Bali untuk ikut urunan buat korban banjir bandang. Nominal sumbangan dipatok sesuai jabatan: mulai Rp150 ribu buat ASN golongan rendah sampai Rp1,25 juta buat pejabat tinggi.
Kebijakan ini berlaku juga ke kepala sekolah, guru, tenaga teknis, sampai pegawai lapangan. Koster bilang, ini sifatnya sukarela, nggak ada sanksi kalau nggak ikut. Koster sendiri nyumbang Rp50 juta, wagub Rp25 juta, dan sekda Rp3 juta. Dari skema ini, duit yang terkumpul tembus sekitar Rp2,5 miliar.
Sekda Bali, Dewa Made Indra, juga bela kebijakan ini. Katanya, pakai APBD butuh waktu lama karena prosedur birokrasi. Dan kebijakan ini bisa jadi cara yang cepat dan efektif ketimbang ribet nunggu APBD cair. Indra juga bilang, langkah ini bisa sekalian melatih kepedulian dan gotong royong.
Sekilas, kelihatan mulia ya—solidaritas, rasa kemanusiaan, saling bantu. Apalagi korban banjir jelas butuh bantuan cepat. Tapi masalahnya, nggak semua ASN hidup berada dalam finansial yang mapan. Guru, tenaga pelaksana, sampai pegawai teknis punya beban hidup sendiri-sendiri. Kalau pejabat tinggi setor jutaan mungkin enteng. Tapi buat ASN dengan gaji pas-pasan, jelas berat.
Yang bikin makin heran, Bali itu bukan daerah miskin. Bali justru jadi salah daerah dengan pendapatan terbesar buat Indonesia. Data BPS mencatat, pada 2024 aja ada 518 ribu turis asing yang datang ke Bali. Sepanjang 2024, devisa pariwisata dari Bali tembus Rp107 triliun, nyumbang 44% dari total nasional. Belum lagi pungutan wisatawan asing (PWA) Rp150 ribu per kepala, sejak Februari 2024 udah ngumpulin Rp287 miliar.
Pajak dan pungutan segede itu mestinya bisa dipakai buat situasi darurat kayak gini. APBD juga kan ada pos khusus bencana, yang seharusnya bisa cair tanpa birokrasi yang ribet. Jadi kalau tiap ada bencana solusinya cuma “ngandelin ASN”, terus fungsi APBD dan PWA buat apa? Jadi, wajar kalau warganet akhirnya banyak mengkritik kebijakan ini. Ada yang bilang, “Pariwisatanya kelas dunia, tapi minta donasi ke guru. Malu-maluin.” Ada juga yang bilang, “Pendapatan daerahnya gede banget dari turis, kok malah nagih ke ASN? Salah kelola, bukan solidaritas.”
Jadi, narasi gotong royong itu dituding hanya akal-akalan saja untuk nutupin kalau pemerintah daerah lemah di manajemen risiko. Banjir kan bukan bencana yang 100% nggak bisa diprediksi. Bali punya kerentanan ekologis yang mestinya udah disiapin lewat dana cadangan bencana. Kalau tiap ada bencana jurusnya selalu sama—minta ASN urunan—ya yang repot rakyat sendiri. Padahal, APBD itu salah satu fungsinya buat jamin keamanan dan perlindungan masyarakat. Saat bencana datang, pemerintah seharusnya gerak cepat, tanggap, dan bertanggung jawab.
Bali itu wajah Indonesia di mata dunia. Pulau ini disebut destinasi kelas dunia, magnet turis asing, dan mesin devisa. Jadi ironis banget kalau urusan banjir masih ngandelin kantong ASN, bukan duit negara atau pungutan turis. Kesan yang muncul: pemerintah kayak lempar tanggung jawab. Solidaritas sih boleh, tapi negara jangan sampai lepas tangan!
