PDIP kok ragu banget ya ambil langkah tegas terhadap dua kadernya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Padahal ucapan dan sikap mereka jelas bikin masyarakat tersinggung. Partai lain justru bergerak cepat begitu kadernya bikin blunder. NasDem, Golkar, dan PAN langsung menonaktifkan kadernya bahkan sebelum ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo. PAN sudah mencopot Uya Kuya dan Eko Patrio. Golkar menonaktifkan Adies Kadir. NasDem menonaktifkan Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni. Tapi PDIP malah adem-ayem.
Isu yang beredar, Megawati Soekarnoputri khawatir pencopotan dua kader itu bisa mengganggu posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Puan saat ini kan memegang posisi penting sebagai pimpinan parlemen. Menurut Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, ini jelas mempengaruhi sikap PDIP. Fadhli menilai nggak ada satu pun anggota DPR yang mau turun ke jalan menemui demonstran. Padahal rakyat jelas menunggu keberanian wakilnya. Seharusnya, Puan tampil mendengar aspirasi rakyat sebagai pimpinan DPR. Kenyataannya, nggak ada upaya nyata dari Puan untuk meredakan ketegangan publik.
Fadhli juga bilang, PDIP mestinya berani bersikap seperti PAN, Golkar, dan NasDem. Tiga partai itu berani mengorbankan kadernya demi menjaga citra partai. Tapi PDIP justru terkesan melindungi kadernya sendiri. Just info, Deddy Sitorus menyebut perbandingan gaji DPR dengan pekerja UMR sebagai “sesat logika”. Dia bahkan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat kecil. Pernyataan itu dia sampaikan saat debat di salah satu TV nasional. Komentarnya dianggap merendahkan rakyat yang berpenghasilan rendah. Deddy saat itu membahas soal tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan. Perbandingan muncul karena di sisi lain ada program Tapera yang membebani pekerja UMR. Wajar kalau publik tersinggung dengan komentar Deddy tersebut.
Di waktu berbeda, Sadarestuwati viral karena berjoget heboh usai Sidang Tahunan MPR. Tindakannya dianggap nggak peka dengan situasi rakyat yang sedang kesulitan. Apalagi saat itu muncul kabar soal kenaikan tunjangan DPR. Sementara daya beli masyarakat terus menurun. Perilaku itu menimbulkan kesan DPR berpesta di atas penderitaan rakyat. Publik makin marah karena PDIP nggak mencopot Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Yang muncul malah pernyataan maaf dari Said Abdullah, Ketua DPP PDIP. Said meminta maaf mewakili Deddy dan Sadarestuwati. Deddy Sitorus dan Sadarestuwati nggak tampil langsung untuk menyampaikan permintaan maaf. Hal ini semakin membuat publik kecewa.
Kesan yang muncul: PDIP setengah hati menghadapi kemarahan rakyat. Momentum krisis yang seharusnya dijawab dengan ketegasan justru ditutup dengan basa-basi. Jika benar analisis Fadhli, maka Megawati lebih mementingkan posisi Puan ketimbang perasaan rakyat. Artinya, ada kalkulasi politik keluarga di balik keputusan PDIP. Ini jelas berbahaya bagi citra PDIP sebagai partai wong cilik. Selama ini, PDIP membangun identitas sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil. Slogan “partai wong cilik” kerap dipakai untuk menegaskan kedekatan mereka dengan masyarakat bawah. Tapi kasus ini justru menunjukkan wajah sebaliknya. PDIP terlihat lebih sibuk menjaga kursi dan jabatan. Bahkan di saat rakyat merasa diremehkan oleh ucapannya sendiri.
Sikap adem-ayem ini memunculkan kesan PDIP arogan. Seolah-olah cukup minta maaf tanpa sanksi yang nyata. Padahal rakyat menunggu bukti konkret bahwa wakilnya bisa dikoreksi. Permintaan maaf saja nggak cukup menghapus luka publik. Ketika partai lain berani menindak kadernya, PDIP malah berlindung di balik simbol maaf. Kalau PDIP nggak berbenah, citra “partai wong cilik” bisa runtuh dengan sendirinya. Yuk, jadi partai politik yang benar-benar merakyat!
