Lagi viral nih, dialog yang semula bertujuan untuk membangun komunikasi dan mendengar aspirasi antara mahasiswa dan pemerintah malah berujung ricuh. Mahasiswa menganggap forum itu hanya formalitas saja, sehingga sebagian mahasiswa mengusir para narasumber dari pemerintah. Peristiwa itu terjadi pada dialog mahasiswa dan pemerintah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Jadi, pada 15 Juni lalu, kanal media Total Politik menggelar acara “Kopdar Bareng Total Politik” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM, Yogyakarta. Acara ini menghadirkan tiga pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Budiman Sudjatmiko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kedua, Nusron Wahid yang menjabat Menteri ATR/BPN. Dan ketiga, Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian.
Awalnya forum berjalan normal, terlihat di video Budiman Sudjatmiko sedang menjelaskan bagaimana Presiden Prabowo merespon berbagai kritik dari mahasiswa. Budiman menegaskan bahwa pemerintah dan presiden Prabowo tidak akan membungkam kritik. Tapi suasana mulai berubah ketika diskusi memasuki sesi pertanyaan. Sejumlah mahasiswa merangsek maju ke panggung sambil berteriak-teriak menggunakan toa sambil mencaci Budiman. Tak sebatas itu, beberapa mahasiswa itu mengusir Budiman dan narasumber lainnya.
“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan,” ucap mahasiswa dengan toa. Mahasiswa menilai pemerintah selama ini lebih nyaman dengan dialog yang terkendali. Dengan format dialog sudah ditentukan, panggungnya sudah disiapkan, dan narasi yang bisa dikontrol. Sementara ketika kritik muncul lewat demonstrasi, media sosial, atau aksi mahasiswa di jalan, respons pemerintah dianggap tidak antusias. Karena itulah sebagian mahasiswa melihat forum tersebut lebih sebagai panggung legitimasi daripada ruang diskusi yang setara. Mereka merasa pemerintah ingin didengar, tapi belum tentu benar-benar mendengar.
Diskusi pun akhirnya dihentikan, Budiman, Nusron Wahid dan Sudaryono dilarikan ke tempat yang lebih aman. Namun saat mahasiswa mengetahui Nusron Wahid dan Sudaryono ada di dalam mobil dan mau meninggalkan acara mereka mencegat dan meminta mereka keluar. Nusron Wahid dan Sudaryono pun turun dan bersedia berdialog kembali dengan mahasiswa. Sudaryono menegaskan sejak awal bahwa mereka datang memang untuk berdiskusi. Ironisnya saat Nusron dan Sudaryono kembali menegaskan bahwa mereka bersedia berdialog, mahasiswa kembali memojokkan mereka. Bahkan beberapa mahasiswa menuntut Nusron dan Sudaryono agar mengaku bersalah dan meminta maaf, tanpa menjelaskan konteksnya apa.
Yang lucu lagi saat salah satu mahasiswa mengangkat isu agraria yang terjadi di Papua dengan berdasar informasi dari film Pesta Babi. Tanpa menyajikan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan mahasiswa itu menuduh pemerintah telah melakukan kezaliman terhadap rakyat Papua. Sudaryono merespon dan mengajak mahasiswa itu untuk datang ke Papua. “Kalau memang ada penggusuran, ayo kita cek bersama. Siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana”, ucapnya. Namun alih-alih menerima ajakan itu si mahasiswa justru bertanya buat apa? Dia bersikukuh menganggap apa yang disajikan di film Pesta Babi adalah fakta yang sesungguhnya dan pemerintah telah melakukan kesalahan. Karena itu, beberapa mahasiswa itu menuntut dua orang tersebut untuk mengaku bersalah dan meminta maaf atas kesalahannya.
Dialog pun kembali menjadi buntu, Nusron dan Sudaryono pun kemudian meninggalkan mahasiswa. Lucunya setelah peristiwa itu viral Nusron dan Sudaryono dituduh kabur dari mahasiswa. Kedua orang itupun membantahnya. “Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi”, lanjutnya. Hal serupa disampaikan Nusron. Nusron mengaku dia datang dengan kesiapan untuk dikritik, bahkan dicaci sekalipun, karena itu adalah konsekuensi menjadi pejabat publik.
Sudjatmiko punya pandangan yang lebih kritis. Menurutnya yang terjadi malam itu bukan lagi diskusi, melainkan penghakiman. Dia mengatakan bahwa Nusron dan Sudaryono sebenarnya sudah berusaha berdialog ketika dikepung mahasiswa. Tetapi mahasiswa terus mendesak mereka untuk mengakui kesalahan. “Tidak terjadi diskusi, adanya penghakiman dan mereka diminta mengaku merasa bersalah”, ujarnya.
Dari video yang beredar, pemerintah seperti tercermin dari ketiga narasumber terlihat sungguh-sungguh ingin berdialog dengan mahasiswa. Ketiga orang itu juga menegaskan berbagai kritik dan masukan itu akan menjadi pertimbangan pemerintah. Bahwa pemerintah juga mencoba berargumen terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kan biasa saja. Toh itu dilakukan tanpa dengan paksaan dan keharusan untuk menerima semua argumen itu.
Pemerintah bukan kali ini saja menyampaikan kesediaannya untuk dikritik mahasiswa. Pada berbagai kesempatan, pemerintah selalu menyampaikan itu. Ini misalnya pada September 2025. Saat itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerima lebih dari 30 perwakilan organisasi mahasiswa di Istana Negara. Mulai dari BEM SI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, KAMMI, dan berbagai organisasi lainnya. Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan secara langsung. Prasetyo bahkan mengatakan: “Istana itu bukan punya Presiden, itu punya kita bersama-sama”. Dia juga meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa harus terjebak diksi yang kaku. Artinya, kalau kita objektif, memang ada beberapa contoh pemerintah membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Walaupun tentu kita bisa saja bertanya apakah dialog-dialog itu menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata? Nah, itu pertanyaan yang valid dan justru yang seharusnya terus dikawal mahasiswa.
Buat kami di Gerakan PIS, dalam demokrasi mengkritik pemerintah memang sebuah keharusan. Tapi kita juga perlu membedakan antara kritik dan penghakiman. Kritik berarti menyampaikan keberatan, menyodorkan data, lalu memberi kesempatan pihak lain menjawab. Sedangkan penghakiman adalah ketika seseorang dianggap pasti salah sejak awal dan apapun jawabannya tidak lagi dianggap penting. Kalau itu yang terjadi, maka dialog kehilangan maknanya. Karena tujuan dialog bukan untuk mencari siapa yang menang. Tetapi untuk mencari mana gagasan yang paling kuat.
Kasus UGM ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak. Pemerintah perlu membuktikan bahwa dialog bukan sekadar formalitas. Mahasiswa juga perlu menunjukkan bahwa kritik bukan sekadar menyampaikan kemarahan. Karena kampus bukan hanya tempat melawan kekuasaan. Kampus juga tempat menguji gagasan secara rasional. Dan demokrasi yang sehat tidak lahir dari pembungkaman kritik. Tapi juga tidak tumbuh ketika semua ruang percakapan berubah menjadi arena saling menghakimi. Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukan apakah mahasiswa benar atau pemerintah benar. Melainkan: Apakah kita masih mampu mendengar orang yang tidak kita setujui? Karena justru di situlah kualitas demokrasi sedang diuji.
