Gimana ending dari kontroversi Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaytun? Pertanyaan ini jadi penting, mengingat persoalan ini terus jadi sorotan dan belum nampak ujungnya.
Pemerintah sudah menyatakan persoalan ini bakal dituntaskan agar tidak berlarut-larut. “Al Zaytun itu tidak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang”, tegas Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud juga bilang, sebagai lembaga pendidikan, Al-Zaytun tidak akan dijatuhi sanksi, apalagi dibubarkan.
Al Zaytun, katanya, sudah melahirkan lulusan terbaik. Tapi, kalau ada penyimpangan di dalam pesantren akan ditindak. Nantinya, kata Mahfud, Al Zaytun akan dibina Kementerian Agama.
Mahfud juga mengaku sudah menyerahkan hasil laporan terkait dugaan pencucian uang oleh Panji ke Bareskrim Polri. Kata Mahfud, ada 145 rekening dari 367 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Mulai dari pencucian uang dengan penggelapan, penipuan, hingga dugaan penyalahgunaan kekayaan di Al Zaytun.
Mahfud juga bilang Panji akan segera dipidana. Kuasa Hukum Panji, M. Ali Syaifuddin, minta Mahfud tidak asal bicara. Katanya, kewenangan penetapan Panji sebagai tersangka ada di Bareskrim, bukan di Menko Polhukam. Dia optimis Panji tidak akan jadi tersangka, mengingat gelar perkara belum dilakukan.
Saat ini Panji sudah disidik Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Tapi, langkah kepolisian itu dikecam Koalisi Anti Pasal Penodaan Agama, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan SETARA Institute.
Kita mesti ingat, Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang diperlakukan setara di mata hukum. Kalau memang Panji terindikasi melakukan pelanggaran hukum, dia sepatutnya diproses hukum.
Tapi, jika tak terbukti, dia harus dibebaskan dan dibersihkan namanya. Mudah-mudahan proses hukum terhadap Panji dilakukan secara objektif, transparan, dan seadil-adilnya. Yuk, bersikap proporsional soal kontroversi Panji Gumilang dan Al Zaytun!
