Saudara kita keturunan Tionghoa di Yogyakarta kasihan banget deh. Mereka jadi korban diskriminasi selama bertahun-tahun. Mereka dilarang punya Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Mereka cuma boleh beli tanah, bangun rumah, dan tinggal di rumah itu. Tapi, tanahnya milik kesultanan, bukan milik mereka. Itu artinya, warga Tionghoa cuma bisa berdiam di lahan itu dengan menyewa dalam satu periode tertentu. Begitu periode sewanya berakhir, tanah itu harus dikembaliin ke kesultanan. Bayangin, mereka wajib bayar sewa buat tinggal di tanahnya sendiri. Ini yang dialami Zealous Siput Lokasari dan Handoko.
Sudah banyak media yang mengangkat perjuangan mereka untuk melawan diskriminasi itu. Mulai dari mensomasi Sultan sampai menggugat ke Mahkamah Agung. Katanya, larangan hak kepemilikan tanah buat kaum keturunan Tionghoa di Yogyakarta ada sejarahnya. Ada yang bilang, etnis Tionghoa punya sejarah kelam di Yogyakarta karena pernah bersekongkol dengan penjajah buat hancurin Kesultanan Yogyakarta. Padahal tuduhan itu udah jelas dibantah oleh berbagai pihak dan nggak terbukti kebenarannya. Yang lain bilang, larangan itu dibuat untuk mencegah warga Tionghoa menguasai tanah di Yogyakarta. Warga Tionghoa, menurut kesultanan, adalah kaum yang masuk dalam golongan ekonomi kuat. Tapi kalo dilacak, larangan itu baru tercantum belakangan dalam instruksi Wakil Gubernur tahun 1975.
Diskriminasi ini nggak bisa dibenarkan. Pertama, instruksi itu kekuatan hukumnya jauh lebih lemah di bawah peraturan perundangan lainnya. Kedua, ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA) yang kasih kesempatan setara dalam soal kepemilikan tanah ke semua warga Indonesia. Itu artinya, setiap WNI, mau keturunan etnis Tionghoa atau etnis Arab, nggak bisa didiskriminasi dalam soal kepemilikan tanah, termasuk di Yogya. Sebenernya upaya pembatalan instruksi gubernur itu udah dilakuin Komnas HAM dan Ombudsman RI. Tapi, upaya itu nggak membuahkan hasil. Miris banget ya. Yogyakarta yang dikenal sebagai wilayah yang ramah dan terbuka, ternyata punya borok yang sulit disembuhkan. Mudah-mudahan aturan diskriminatif segera dibatalin. Solidaritas kita untuk saudara keturunan Tionghoa di Yogyakarta!
