Muhammadiyah keren banget. Ormas Islam terbesar dan moderat itu baru aja rilis fatwa atau pandangan keagamaan yang mengharamkan politik uang jelang Pilkada 2024. Ini disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam konferensi pers pada 15 Oktober lalu. Tampak hadir Ketua PP Muhammadiyah sekaligus mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, dan Ketua PP Muhammadiyah lainnya. Menurut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, politik uang dalam bentuk apa pun itu haram!
Nggak peduli dalam bentuk sogokan, imbalan, atau jual beli suara. Semuanya melanggar nilai agama dan hukum. Politik uang nggak cuma ngerusak demokrasi, tapi juga bikin korupsi makin parah. Suap dalam pemilu nggak cuma nabrak hukum negara, tapi juga prinsip agama. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak masyarakat menolak semua bentuk politik uang. Kontestan pilkada juga diimbau jauhi praktek politik uang. Politik melemahkan demokrasi dan itu jadi ancaman serius buat masa depan bangsa.
Karena itu, korupsi yang lahir dari suap pemilu adalah pelanggaran serius terhadap hukum agama dan harus dihentikan. Politik uang juga berdampak pada biaya politik yang naik gila-gilaan. Berdasarkan studi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, biaya calon anggota DPR RI di dapil Jakarta bisa sampai Rp 30-50 miliar! Pimpinan Pusat Muhammadiyah memprediksi, biaya politik bakal naik lagi di Pilkada Serentak 2024.
Buat yang belum tahu, pilkada serentak bakal diadakan 27 November 2024. Diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Kita setuju banget sama apa yang disampaikan pimpinan Muhammadiyah ini. Politik uang bikin demokrasi rusak, integritas hilang, dan korupsi makin marak. Pemimpin yang lahir dari politik uang? Jelas cuma mikirin diri sendiri, bukan rakyat. Akibatnya? Jabatan disalahgunakan dan ujung-ujungnya korupsi.
Kita harus sadar, politik uang itu nggak cuma curang, tapi bikin hidup makin berat. Salut buat Muhammadiyah yang terus jadi penjaga moralitas bangsa. Yuk, tolak politik uang!
