MUI Jateng bikin blunder. Mereka sempat mengeluarkan fatwa bahwa wajib bagi umat Islam untuk memilih pemimpin seagama. Dengan kata lain, umat Islam seharusnya memilih calon gubernur, bupati, walikota yang juga beragama Islam pada Pilkada 2024. Syukurlah, fatwa ini sekarang dicabut Ketua MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji. Menurutnya, MUI Jateng tidak boleh menerbitkan fatwa baru tanpa mengacu pada fatwa MUI Pusat yang telah lebih dulu ada.
Daroji menanggapi beredar viralnya Surat Fatwa MUI Jateng yang berisi kewajiban memilih pemimpin seakidah di Pilkada 2024. Di situ dikatakan, Umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang seakidah, amanah, jujur terpercaya serta memperjuangkan kepentingan dan syiar Islam. Fatwa itu juga bilang, tindakan memilih calon yang tidak seakidah atau juga golput, dikategorikan sebagai perbuatan haram.
Fatwa ini ditandatangani Fadlolan Musyaffa, Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng. Surat fatwa ini pun viral dan dikritik banyak pihak. Misalnya pimpinan Ponpes Asshodiqiyah Semarang, KH Shodiq Hamzah. Kyai SHodiq merasa malu atas munculnya fatwa MUI yang melarang milih calon pemimpin tak seiman. Menurutnya, yang haram itu milih pemimpin muslim tapi kinerjanya amburadul dan suka korupsi. Kiai Shodiq juga minta masyarakat bisa bedain mana urusan agama dan mana yang bukan.
Kiai Shodiq tegasin negara Indonesia itu berasas Pancasila. Karena itu gaboleh ada fatwa atau opini keagamaan dalam pemilihan seorang pemimpin pemerintahan. Sekretaris Asosiasi FKUB Seluruh Indonesia KH Taslim Sahlan juga bilang surat fatwa MUI bisa memecah belah umat. Menurutnya semua umat beragama punya hak yang sama di pilkada ini. Kyai Taslim melarang persekusi yang mengatasnamakan agama, baik lewat fatwa, tausiyah, atau apapun itu yang mendiskreditkan.
Menurutnya surat fatwa semacam ini seperti “jualan murahan”. Semoga MUI bisa lebih bijak lagi dalam bertindak. Tegakkan demokrasi, abaikan suara-suara pemecah bangsa.
Yuk pilih pemimpin yang kompeten tanpa tekanan dari siapapun!
