Museum bersejarah Bhagawanta Bhari jadi korban saat aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Kediri pada pada 30 Agustus lalu. Museum yang terletak di belakang gedung DPRD Kabupaten Kediri itu mengalami kerusakan parah. Museum Bagawanta Bhari dijarah, dibakar dan dirusak.
Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, Imam Mubarok Muslim, mengonfirmasi banyak barang penting bersejarah yang hilang. Di antaranya 2 plakat HVA Sidomulyo, bata berinskripsi, dan arca Sumber Cangkring. Btw, plakat HVA Sidumulyo merujuk pada 2 artefak logam berinskripsi yang ditemukan di kawasan perkebunan HVA Sidomulyo. Salah satu perusahaan perkebunan besar Belanda selama masa kolonial. Bahkan, arca Ganesha peninggalan era Kerajaan Kediri ikut hilang dalam aksi penjarahan. Massa juga merusak miniatur lumbung serta arca Bodhisatwa yang tersimpan di museum itu. Wastra, kain pakaian khas Kabupaten Kediri, juga lenyap dijarah massa. Puncaknya, massa membakar sebagian bangunan Museum Bagawanta Bhari.
Imam mengeca aksi itu. Menurutnya, kerugian ini bukan sekadar persoalan materi. Tapi juga menyangkut nilai budaya dan sejarah yang nggak tergantikan. “Ini bukan hanya soal kerugian barang, tapi kehilangan nilai Sejarah,” katanya. “Artefak yang dijarah adalah bukti perjalanan panjang peradaban Kediri,” lanjutnya. Petugas Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kediri mengevakuasi koleksi yang tersisa ke lokasi aman pada 31 Agustus lalu. Sementara artefak-artefak yang hilang masih dalam upaya pelacakan.
Aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten Kediri itu buntut dari kenaikan tunjangan DPR RI sebesar Rp 50 juta yang bikin rakyat marah. Tapi sayangnya massa merusak berbagai bangunan yang sama sekali nggak terkait dengan keresahan mereka. Di Jakarta, banyak Halte Transjakarta yang dirusak dan dibakar. Sejumlah stasiun MRT seperti Istora Mandiri mengalami vandalisme. Kaca pintu masuk dipecahkan, mesin tiket dihancurkan, dan CCTV dirusak. Beberapa gerbang tol di Jakarta turut dibakar massa sehingga mengganggu akses kendaraan. Rambu lalu lintas, pembatas jalan, hingga tiang penyangga juga banyak yang dirusak atau dicabut.
Aksi demonstrasi adalah ekspresi politik yang dijamin konstitusi. Siapa pun berhak turun ke jalan, sampein kritik, dan menekan pemerintah. Itu sehat dan sah dalam negara demokrasi. Tapi ketika demonstrasi berubah jadi amuk yang hancurin situs sejarah dan budaya, itu jelas bermasalah. Itu bukan lagi perjuangan menuntut hak, tapi vandalisme. Dan itu tindakan kriminal. Situs budaya nggak ada urusannya sama politik praktis hari itu. Yang dirugikan dari perusakan dan penjarahan di Museum Bhagawanta Bhari bukan hanya pemerintah. Tapi juga masyarakat luas, bahkan generasi mendatang.
Merusak dan menjarah koleksi benda bersejarah di museum itu sama dengan pemutusan ingatan kolektif. Tolong digarisbawahi, artefak dan benda sejarah itu ibarat ‘dokumen hidup’ yang menyambungkan kita dengan masa lalu. Kalau artefak dan benda sejarah itu hilang, kita kehilangan identitas. Kita kehilangan kearifan lokal yang dibangun nenek moyang kita yang bisa kita jadi panduan dalam melihat masa depan.
Kebijakan pemerintah terbuka untuk didebat. Anggota DPR dan pemerintah bisa diganti. Tapi kalau artefak dan benda sejarah dihancurkan dan dihilangkan, warisan budaya itu akan lenyap sia-sia. Aksi demonstrasi yang brutal itu kontraproduktif. Pesan politik yang seharusnya didengar jadi tenggelam oleh aksi anarkis. Publik dan pemerintah jadi nggak fokus ke substansi protes, tapi ke kerusakan. Legitimasi moral demonstran jadi jatuh.
Museum, halte, transportasi publik, dan fasilitas publik lainnya itu milik bersama. Jangan lampiaskan kemarahan pada fasilitas publik yang dibangun dari pajak publik, pajak bersama. Kita sendiri yang rugi kalau fasilitas publik itu dirusak. Demonstrasi itu harus damai dan beradab. Yuk, sampaikan protes dengan damai dan beradab.
