Sekolah negeri mestinya gratis, tis. Tapi praktiknya, ada aja pungutan-pungutan yang dibebankan kepada murid. Misalnya pungutan atas nama infak yang dilakukan oleh kepala sekolah SMK Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang.
Dia meminta para murid membayar sejumlah uang yang digunakan untuk membangun mushola. Dana yang telah terkumpul mencapai Rp 130 juta. Uang itu diambil dari 460 orang, 44 siswa lainnya tidak membayar karena tergolong keluarga tidak mampu.
Sementara 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah menginjak tahun keempat. Fakta ini terungkap ketika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbincang dengan lima orang siswa di atas panggung. Ganjar bertanya pada setiap anak mulai dari asal-usul keluarga, pekerjaan orang tua, hingga biaya sekolah gratis.
Ganjar terkejut ketika salah seorang siswa menyebut ada pungutan yang harus dibayar berupa infaq. Ganjar segera menelpon pihak sekolah, kemudian ditindaklanjuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Disdikbud Jawa Tengah langsung melakukan pemeriksaan pada kepala sekolah dan pihak yang bersangkutan.
Buntut dari adanya pungli tersebut, Ganjar Pranowo membebastugaskan Kepala Sekolah itu dari jabatannya. Saat ini Kepala SMKN 1 Sale tersebut sudah ditarik ke cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai gantinya, ditunjuk pelaksana harian (Plh) lain untuk mengisi kekosongan jabatan.
Ganjar menilai, kasus pungli dengan kedok infak menjadi pengingat kepala sekolah dan guru lain untuk berhati-hati. Karena sudah ada aturan tegas, sekolah negeri tidak boleh menarik iuran apapun. Sikap tegas Ganjar patut dijadikan contoh oleh kepala daerah lain.
Stop pungli di sekolah, apapun bentuknya!
